Inovasi dan Kreativitas Serta Keterlibatan Masyarakat Mampu Sukseskan Program Kota Tanpa Kumuh

Kata Edi, pada tahun 2016 s/d 2019 dari luas kumuh 70,51 Ha menyisakan 3,49 Ha (Lokasi Squatter), kemudian periode tahun 2020 s/d 2022 dari luas kumuh

TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD LUTHFI
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memberi kata sambutan pada kegiatan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 19 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura Pontianak menyelengarakan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak

Kegiatan tersebut sejalan dengan National Slum Upgrading Project (NSUP) atau program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menjawab tantangan penanganan kawasan kumuh.

Hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan roadmap penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak telah cukup banyak dilakukan.

Kata Edi, pada tahun 2016 s/d 2019 dari luas kumuh 70,51 Ha menyisakan 3,49 Ha (Lokasi Squatter), kemudian periode tahun 2020 s/d 2022 dari luas kumuh 150,16 Ha masih menyisakan 94,70 Ha atau 55,46 Ha sudah dapat dikurangi di akhir tahun 2021.

“Nah ini masalah luasan kawasan kumuh ini mungkin nanti perlu disatukan persepsinya. Karena ini penting untuk kita membuat program, karena kawasan yang terbilang kumuh itu pasti ada kriterianya. Terutama kepadatan penduduknya, terus sarana prasana yang tidak layak,” ujarnya saat memberi kata sambutan pada kegiatan “Pelatihan Vokasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Kota Pontianak” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin, 19 September 2022.

Pemkot Pontianak Bikin Laporan ke Polisi Atas Penyegelan SD Negeri 41 Pontianak Utara

Lanjut Edi “Misalnya jalannya, drenasenya terus rumahnya tidak layak huni, tidak ada akses air bersih, sudah itu sampah dan lain sebagainya itu yang mempengaruhi suatu kawasan disebut kumuh. Cuman kumuh inikan ada kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan di lihat lagi dari kondisi lapangan,” tambahnya.

Edi menyebut, untuk merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak memang diperlukan pasif program dan anggaran yang cukup besar.

“Problemnya karena anggaran kita terbatas (Harus terbagi) sehingga memerlukan berkelanjutan tidak bisa satu tahun selesai,” katanya.

Sehingga dengan adanya keterbatasan anggaran, Edi menilai perlunya inovasi dan kreativitas serta keterlibatan masyarakat untuk dapat mewujudkan kota bebas kawasan kumuh.

Edi juga menekankan agar berbagai fasilitas umum (Fasum) yang sudah dibangun oleh pemerintah bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat.

Sehingga untuk menjadikan Kota Pontianak bebas dari kawasan kumuh bukan hanya isapan jempol belaka.

“Jadi diperlukan inovasi dan kreativitas dari kita semua dengan cara melibatkan peran masyarakat itu sendiri. Karena sesuatu yang kita bangun, kalau masyarakat tidak ikut berperan. Bangunnya mudah, tapi ya rusak tidak berfungsi,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved