Terkait Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Dinas, Wako Edi Akan Lelang Semua Mobil Dinas

Di samping itu kita juga harus mempercepat pembangunan suprastruktur pendukung seperti tempat untuk isi ulang daya atau penggantian baterai

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD LUTHFI
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat wawancarai usai mengikuti Peringatan puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat gelar beberapa kegiatan di Gor Pangsuma, Jumat, 9 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam Inpres tersebut, Presiden meminta jajarannya melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 tahun 2022 tersebut. Menurut Wako Edi, penggunaan kendaraan listrik ini selain mengurangi penggunaan BBM juga bisa membantu menjaga kualitas udara lebih sehat.

"Penggunaan kendaraan listrik ini kan dalam rangka untuk mengurangi penggunaan BBM dan energi terbarukan ini juga untuk mengurangi polusi. Maka saya setuju sekali," ujarnya.
Hanya saja untuk pengadaan barang, kata Edi masih secara bertahap karena bergantungan dengan kondisi anggaran yang ada. "Untuk pengadaannya tergantung anggaran juga. Sebab kita harus beli mobil baru sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Ke depan sudah kita pikirkan kalau anggaran leluasa, kalau perlu semua kendaraan mobil dinas pakai kendaraan listrik," ungkapnya.
"Mobil dinas yang ada di Kota Pontianak ini ganti pakai mobil listrik saja. Jika kendaraan atau mobil dinas diubah menjadi kendaraan listrik, maka mobil dinas yang saat ini menggunakan BBM akan dilelang.

Pemprov Kalbar Tunggu Juknis Pengadaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Pejabat Daerah 


Wako Edi menyebutkan terdapat puluhan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. "Kendaraan yang ada ini akan kita lelang. Ada 30 atau 40 kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak," ungkapnya.

Dalam pergantian kendaraan listrik, Wako Edi menerangkan bahwa untuk proses pengecasannya sudah tersedia yaitu Sarana Layanan Pengisian Umum (SLPU) yang disediakan oleh PLN seperti di Jalan Letkol Sugiono Pontianak Kalimantan Barat.

Tunggu Petunjuk

Sekda Provinsi Kalbar, Harisson, mengatakan bahwa untuk hal ini tentunya Pemprov akan mendukung dan akan menunggu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

Sebab, kalau misalnya pemerintah daerah harus menggunakan kendaraan listrik untuk operasional sehari-hari baik untuk pejabat atau pegawai tertentu maka berarti harus difasilitasi dengan anggaran daerah.

“Di samping itu kita juga harus mempercepat pembangunan suprastruktur pendukung seperti tempat untuk isi ulang daya atau penggantian baterai,” ujarnya, Kamis 15 September 2022.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved