Pemprov Kalbar Tunggu Juknis Pengadaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Pejabat Daerah 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan bahwa untuk hal ini tentunya Pemerintah Provinsi akan mendukung

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Sekda Kalbar dr Harisson saat diwawancarai wartawan. Gedung DPRD Kalbar. Rabu, 7 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presiden RI Terbitkan Inpres Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Pejabat Pusat dan Daerah.

Yang termuat  dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Menanggapi Inpres nomor 7 tahun 2022 tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mengatakan bahwa untuk hal ini tentunya Pemerintah Provinsi akan mendukung dan akan menunggu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. 

Warga Kubu Raya Komentari Kebijakan Presiden Jokowi Tentang Kendaraan Listrik Jadi Kendaraan Dinas

Sebab kalau misalnya pemerintah daerah harus menggunakan kendaraan listrik utk operasional sehari hari baik utk pejabat atau pegawai tertentu maka berarti harus difasilitasi dengan anggaran daerah.

“Disamping itu kita juga harus mempercepat pembangunan suprastruktur pendukung seperti tempat untuk isi ulang daya atau penggantian  baterei,”ujarnya, Kamis 15 September 2022.

Selain itu, tentu yang juga harus diperbanyak untuk tempat servicenya bekerjasama dengan ATPM. 

Dikatakannya dengan adanya Inpres Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan operasional Dinas Pejabat Pusat dan Daerah, tentunya pemerintah pasti telah memperhitungkan keuntungan dan dampaknya. 

“Sekarang ini di situasi global kita sedang mengalami krisis energi yang memang sudah lama diingatkan oleh para ahli bahwa cepat atau lambat krisis energi akan melanda dunia,”ujarnya.

Maka dari itu, dunia diarahkan untuk memanfaatkan energi terbarukan dan secara perlahan mulai meninggalkan  penggunaan energi fosil atau BBM. 

“Menurut saya bila dibandingkan secara holistik anggaran yang dikeluarkan untuk mengganti kendaraan energi fosil ke kendaraan yang menggunakan energi terbarukan dalam hal ini energi listrik pasti lebih murah dari pada kita terus mengandalkan mobil dengan energi BBM yang makin hari semakin langka dan mahal,” jelasnya.

Harisson mengatakan jika saat ini pemerintah harus berinvestasi pada kendaraan listrik yang menggunakan energi terbarukan mungkin terlihat mahal. Tapi kedepan itu akan lebih murah dari pada terus menggunakan BBM yang makin hari makin naik harganya.

“Untuk itu memang betul kita harus siap menggunakan energi terbarukan. Dan kita masih harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Kalau memang sudah ada petunjuk pelaksanaannya maka semua kendaraan operasional pemerintah  akan menggunakan kendaraan dengan energi listrik. Pasti akan diatur penganggarannya, kemudian bagaimana membangun suprastruktur pendukungnya,”jelasnya.

Bukan tidak mungkin juga harus dibangun dan bekerjasama dengan pihak swasta. Dikatakannya mobil listrik untuk servisnya tidak sesering dan serumit kendaraan energi fosil. 

“Disini  (Kalbar) saja baru ada satu fasilitas yaitu di Kubu Raya untuk pengisian ulang daya nya. Kalau misalnya harus ada di rumah-rumah kemungkinan pemerintah harus mensubsidi dalam penginstalan alatnya,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved