Tanah Adat atau Girik Bisa Buat Sertifikat ? Berikut Syarat Urus Sertifikat Tanah Melalui PTSL

Jadi masyarkat yang ingin mengurus sertifikat tanah baru bisa mendatangi kantor BPN dan membuat pengajuan agar tanah yang dimiliki segara didaftarkan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Ilustrasi Sertifikat Tanah dengan Aturan PTSL-Aturan pengurusan Sertifikat Tanah dengan sistem PTSL merupakan program dari Intruksi Presiden nomor 2 Tahun 2018, aturan PTSL juga berlaku dalam mengurus tanah adat milik masyarakat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Sertifikat Tanah adalah dokumen berharga yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ), Sertifikat Tanah sebagai bentuk Legalitas kepemilikan tanah dan Lahan milik sesorang.

Untuk menerbitkan Sertifikat Tanah terdapat dua cara yang bisa dilakukan.

Cara pertama adalah melalui jasa Notaris yang tentunya akan dikenakan biaya kepada pemilik ( Pemohon ) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Cara kedua adalah dengan mengikuti program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap )  yang disediakan oleh pemerintah melalui Intruksi Presiden nomor 2 Tahun 2018, ini adalah program gratis yang direncakan akan berlangsung hingga tahun 2025.

Jadi masyarkat yang ingin mengurus Sertifikat Tanah baru bisa mendatangi kantor BPN dan membuat pengajuan agar tanah yang dimiliki segara didaftarkan.

PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Hari ini Jokowi Bagikan 2.500 Sertifikat Tanah Sebagai Lanjutan Program PTSL di Jawa Barat

Berikut ini adalah tata cara yang dapat dilakukan dalam pengurusan sertifikat tanah dengan aturan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

1. Mengunjungi Kantor BPN Langkah pertama, cara mengurus sertifikat tanah yaitu dengan mengunjungi kantor BPN sesuai dengan wilayah lokasi tanah.

Setelah berada di Kantor BPN, berikut langkah-langkahnya:

* Kunjungi loket pelayanan Sertifikat Tanah lalu mbil formulir pendaftaran dan lakukan verifikasi dokumen Kamu akan mendapatkan map dengan warna biru dan kuning.

* Buatlah janji dengan petugas untuk mengukur tanah Kamu juga akan mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STT) dan Surat Perintah Setor (SPS) yang selanjutnya harus dibayarkan.

* KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

* Kartu Keluarga

* Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan

* Kartu kaveling

* Advice planing

* Izin mendirikan bangunan ( IMB )

* Akta jual beli

* Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

* Pajak Penghasilan ( PPH ).

Cara Urus Sertifikat Tanah di Notaris, Apa Bedanya dengan PPAT ? Cek Biayanya Disini !

Lantas bagaimana jika tanah yang akan dibuatkan berstatus tanah adat  ?

Tanah yang berstatus tanah adat ( tanah girik ) tetap bisa didaftarkan pengajuannya melalui program PTSL dengan syarat dan ketentuan berikut : 

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
Kartu keluarga.

2. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan

3. Surat riwayat tanah

4. Letter C atau girik

5. Surat pernyataan tanah tidak sengketa

6. Akta jual beli

7. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

8. Pajak Penghasilan (PPH).

Setelah semua dokumen disiapkan, ikutilah prosedur di bawah ini.

* Membuat permohonan untuk bisa mengikuti agenda penyuluhan dari petugas BPN di desa atau kelurahan

* Setelah pemohon menjadi peserta, petugas BPN akan mendata riwayat kepemilikan tanah pemohon

* Petugas mengukur dan meneliti batas kepemilikan tanah (menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, dan batas bidang tanah)

* Data yuridis akan diteliti petugas dan petugas BPN lain akan mencatat sanggahan, kesimpulan, serta keterangan dari petugas desa

* Setelah semua prosedur di atas di lakukan, pemohon hanya tinggal menunggu selama 14 hari hingga persetujuan pengajuan sertifikat tanah diumumkan.

Demikian cara pengurusan sertifikat gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved