Legislator Asal Kalbar Harap Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Indonesia menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada Sabtu 3 September 2022. 

Kebijakan tersebut mendapat banyak respon dari sejumlah pihak. Satu diantaranya oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Alifudin.

Menurut Alifudin, pengumuman dengan eksekusi penetapan kenaikan harga bbm yang hanya berjarak satu jam tersebut, terbilang langka, karena belum pernah terjadi sebelumnya. 

• Target Pelaksanaan Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak 2022 Minimal 10 Persen

“Jujur saja, kami sangat menyesal begitu pemerintah pukul 13.30 wib kemarin, mengumumkan kenaikan bbm dan dalam tempo satu jam segera di eksekusi, dan ini kejadian yang langka yang belum pernah terjadi sebelumnya ya,” ujarnya, Minggu, 4 September 2022.

Lanjut Alifudin, permasalahan utama yang disesalkannya adalah persoalan kenaikan harga BBM.

Alifudin menilai, dengan adanya kenaikan BBM tersebut, tentunya akan memberatkan masyarakat. 

Walaupun ada antisipasi BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah, menurutnya itu bukan sebuah solusi. 

“Bukan masalah itu yang kami sesalkan, tetapi kenaikannya. Tentu saja walaupun pemerintahnya ada antisipasi adanya BLT, itu bukan jalan keluar,” tegasnya. 

Selain itu, dengan adanya kenaikan tersebut, ia menyebutkan bisa berdampak kepada target pemerintah terhadap penurunan angka stunting.

“Kami berharap, karena kami dibidang tenaga kerja ya komisi IX tentu saja ini sangat berdampak sekali. Dan kami juga di BKKBN sebagai koordinator stunting,” katanya.

“Ini sangat berpengaruh juga walaupun itu nanti BLT, BLT itu berapa bulan sih. Tapikan terkait dengan kenaikan ini akan berbulan-bulan,” tambahnya.

Oleh karenanya, diharapkan Alifudin pemerintah bisa segera membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

“Jadi harapan kami kepada pemerintah segera membatalkan, karena ini sesuatu proyek yang sangat tidak menyenangkan masyarakat. Dan bagi pemerintah nilai buruk, kalau pemerintah ingin bernilai positif, maka kami sebagai anggota DPR RI segera di batalkan,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News