Tim Saber Pungli Provinsi Kalbar Berikan Sosialisasi Saber Pungli di Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - UPP Saber Pungli Provinsi Kalbar gelar sosialisasi pungli di Mempawah, Rabu 31 Agustus 2022.

Beberapa narasumber dari kelompok ahli Tim saber pungli Provinsi Kalbar memberikan sosialisasi saber pungli.

Sosialisasi ini bertujuan untuk para pelaku usaha dapat berinvestasi dengan perizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel, untuk Pemda dalam pelayanan publik memiliki SOP yang jelas.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari organisasi pemda, pengusaha, LSM & tokoh masyarakat.

Mengusung tema 'Percepatan Perizinan Tanpa Pungli Dalam Rangka Menciptakan Iklim Investasi yang Sehat Guna Menuju Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan', sosialisasi digelar di Gedung Mempawah Convention Center.

• Satgas Saber Pungli Kabupaten Landak Sosialisasi di Kecamatan Menjalin

Saat membuka secara resmi sosialisasi ini, Bupati Mempawah Erlina menegaskan kepada seluruh OPD dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama komitmen memberantas Pungli, demi mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan peluang investasi di Kabupaten Mempawah.

"Saya mengajak semua yang hadir dapat membangun komitmen bersama untuk tidak melakukan pungutan liar. Komitmen ini tidak hanya sebatas ucapan dan wacana saja, namun harus kita buktikan dengan tindakan yang nyata," tegasnya.

"Hal ini tentunya juga demi mendukung lancarnya PSN dan peluang investasi di Kabupaten Mempawah," tegas Erlina lagi.

Sebagaimana telah diketahui, lanjut Erlina, bahwa di wilayah Kabupaten Mempawah saat ini telah berdiri Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dan telah diresmikan oleh bapak Presiden Republik Indonesia pada 9 Agustus 2022 lalu.

"Sesuai harapan bapak Presiden Joko Widodo dalam sambutannya kala itu, bahwa pelabuhan ini dapat memperkuat daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat seperti CPO, Alumina, Bauksit dan lain-lain," terangnya.

Erlina menyebut, Terminal Kijing merupakan sebagai pelabuhan terbesar di pulau Kalimantan dengan kapasitas 500 ribu Teus dan 8 juta ton non peti kemas, dalam pembangunannya memerlukan biaya investasi yang sangat besar (29 triliyun).

"Sehingga memang diharapkan dapat memperbaiki konektifitas efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan secara makro dapat mengganggu iklim berinvestasi di daerah khususnya iklim investasi di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Bupati Erlina turut mempertegas, bahwa penyalahgunaan wewenang lah yang menjadi cikal bakal adanya pungutan liar.

Hal ini lanjut Erlina, dapat dilihat dari beberapa berita yang dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik yang memberitakan masih saja terjadi praktik pungutan liar khususnya pada sektor pelayanan publik, bahkan operasi tangkap tangan (OTT) juga ternyata masih belum menimbulkan efek jera dan kesadaran bersama tentang pungutan liar.

"Sebagai bagian dari korupsi, efek yang dirasakan dari pungutan liar tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah karena pungutan liar memberikan dampak yang sangat menghambat pembangunan, merusak tatanan yang sudah ada di masyarakat, menurunnya tingkat investasi di daerah, dan juga dapat menimbulkan keraguan maupun kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah secara global," terangnya.