Pencermatan dan Pengecekan NIK Seluruh Jajaran Bawaslu Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Pencermatan dan Pengecekan NIK Seluruh Jajaran Bawaslu Kalimantan Barat pada SIPOL Per Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Bawaslu Provinsi Kalbar mengatakan ada sebanyak 7 orang terdiri dari 1 orang komisioner dan 6 orang staf/pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota terdeteksi dan terdaftar dalam SIPOL milik KPU.

Ketujuh pegawai tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang tersebar di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota.

Hal itu disampaikan langsung oleh Faisal Riza Komisioner Bawaslu Kalbar divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga (Hubal).

"Ada yang masuk di sipol itu ada beberapa orang komisioner juga staf juga, 7 orang masuk di Sipol," ucapnya. Kamis, 18 Agustus 2022.

• Cara Cek Data Diri Jelang Pemilu dari Penyalah Gunaan Data, Khawatir Tiba-tiba Jadi Anggota Parpol

Hal ini diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengecekan NIK melalui situs yang disediakan oleh KPU pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, untuk memastikan nama mereka tidak dicatut oleh partai politik dan diinput ke dalam Sipol.

Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, ketujuh pegawai tersebut tidak mengetahui bahwa nama mereka terdaftar di sipol dan masuk dalam keanggotaan partai politik, dan masing-masing dari yang bersangkutan juga membantah keterlibatan dalam partai politik manapun.

Sesuai dengan undang-undang, dengan jelas disebutkan bahwa penyelenggara pemilu juga dilarang untuk memiliki keterlibatan atau bergabung pada keanggotaan partai politik.

Selain 1 orang komisioner dan 6 orang staf/pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota yang diketahui terdaftar tersebut, sampai hari ini baru ada 1 orang warga yang melaporkan keberatan tersebut ke posko pengaduan Bawaslu.

Satu orang tersebut adalah CPNS asal Kabupaten Melawi yang merasa keberatan dengan namanya yang terdaftar dalam Sipol ini.

Untuk mengatasi hal ini para nama yang tercatut bisa melakukan komplain di situs yang disediakan oleh KPU pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Dan Bawaslu Kalbar juga telah menyediakan pos pengaduan disetiap daerah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing, untuk kemudian dilakukan penghapusan nama yang keberatan tersebut pada verivikasi faktual oleh KPU nanti.

Hal ini menurut Faisal tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu, namun jika para nama-nama yang tercatut tersebut merasa keberatan dengan namanya yang termasuk dalam Sipol dipersilahkan untuk melapor ke pihak kepolisian.

"Jadi itukan diluar pidana pemilu ya, dalam pidana pemilu itu tidak ada istilah pencatutan, makanya kemudian pimpinan Bawaslu RI pada saat konferensi pers akan menyampaikan ke polisi, kita tidak tahu di tindak pidana umum ada nggak soal itu, itu mungkin bisa minta keterangan dari para pakar ya," ucapnya.

Ia mengimbau untuk seluruh masyarakat agar melakukan cek NIK secara mandiri juga apabila nama penyelenggara pemilu terdaftar pada SIPOL maka dinyatakan TMS (Tidak Memehuni Syarat).

"Untuk masyarakat yang namanya terdaftar di Sipol silahkan melapor ke posko Bawaslu masing-masing, nanti itu kita akan sampaikan pada KPU," tutupnya. 

Dua Staf Bawaslu Mempawah

Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah, Akhmad Amiruddin, menegaskan, tidak ada Komisioner Bawaslu Mempawah yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Semua komisioner Bawaslu Mempawah sudah mengecek data NIK di Sipol KPU dan hasilnya tidak ada Komisioner Bawaslu Mempawah yang terdaftar sebagai anggota Parpol," tegas Amiruddin, Kamis 18 Agustus 2022.

Namun, kata Amirruddin, ada dua orang staf Bawaslu Mempawah yang dicatut NIK-nya, dan terdaftar sebagai anggota Parpol di Sipol KPU.

"Dalam hal pengecekan keanggotaan Parpol sebagaimana yang disediakan dalam sistem KPU, ada 2 orang staf kami yang namanya dicatut sehingga namanya masuk menjadi anggota parpol," terangnya.

• Berkas 6 Parpol Lokal Aceh dinyatakan Komplit dan Berhak Ketahapan Calon Peserta Pemilu 2024

Amiruddin menegaskan, untuk dua orang staf Bawaslu tersebut sebenarnya tidak pernah sama sekali mendaftar menjadi anggota Parpol.

"Kami tegaskan, untuk 2 staf Bawaslu Mempawah tersebut namanya dicatut masuk Parpol. Jadi saat ini secara teknis sudah kami sampaikan berjenjang, nanti Bawaslu RI yang akan menindaklanjuti," tegasnya.

Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan, terkait pengawasan, Bawaslu Mempawah terus melekat ke KPU Kabupaten untuk memastikan KPU Mempawah bekerja sebagaimana prosedur.

"Serta kita juga melakukan pengawasan secara tidak langsung, yaitu mengecek di data Sipol untuk memastikan aturan sebagaimana di PKPU 4 Tahun 2022," terangnya.

Terkait aduan, Amiruddin menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Mempawah juga membuka Posko aduan.

"Bawaslu saat ini juga membuka posko pengaduan apabila ada masyarakat, ASN, TNI, Polri yang namanya tercatut dan masuk anggota Parpol. Nama yang tercatut akan kita sampaikan ke KPU. Atau bisa saja langsung ke kantor KPU," tegasnya.

"Jadi apabila ada masyarakat yang bukan anggota Parpol namun datanya dicatut masuk anggota Parpol bisa juga membuat aduan melalui online, yakni membuka link https://bit.ly/POSKO-PENGADUAN," ujarnya

"Bisa pula datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Mempawah yang berada di Jalan Daeng Manambon, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, atau tepatnya di depan asam pedas Pak Ahmad," terangnya tegas.

Amiruddin juga menegaskan, untuk hingga saat ini belum ada laporan ataupun tanggapan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran.

"Kalau laporan masyarakat berkenaan pelanggaran saat ini masih belum ada," tutupnya tegas.