Ketua Fraksi PKB Mempawah Harap Pemerintah Pusat Hapus Kebijakan BBM Subsidi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ketua Fraksi PKB DPRD Mempawah, Subandio, turut menyoroti akan langkanya BBM bersubsidi yang saat ini menjadi perhatian nasional.

Karena kata Subandio, hal ini bukan hanya menjadi persoalan daerah, namun sudah menjadi konsumsi publik lebih luas yakni skala nasional.

"Karena sesuai data yang kita lihat hingga Juli 2022 stok BBM subsidi sudah sangat menipis. Serapan sudah mencapai 69 persen dari stok persediaan 100 persen sampai Desember nantinya," tegas Subandio, Senin 15 Agustus 2022.

• Polisi Tangkap Pengelola SPBU dan Pengepul BBM Subsidi Penyokong PETI di Kalbar

Subandio mengatakan, dampak sulitnya BBM subsidi tersebut akibat kebutuhan yang tidak tepat dan selisih kesenjangan harga BBM subsidi dengan non subsidi yang sangat jauh.

"Sehingga mengundang niat siapapun untuk ikut mengantri BBM bersubsidi. Kita pun tahu lah, dimana-mana terjadi antrian BBM bersubsidi, peminatnya banyak, namun stoknya yang terbatas," tegasnya.

Sebetulnya kata Subandio, tujuan pemerintah pusat (PT Pertamina Persero) smngt mulia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, namun kenyataan di lapangan terbalik.

"Saran saya kepada bapak Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat, Komisaris Utama Pertamina untuk menghapus saja BBM bersubsidi tersebut. Lebih baik diberikan subsidi langsung ke masyarakat berupa bantuan Langsung Uang Tunai atau BLT. Karena saya rasa itu yang lebih tepat, jadi tidak ada lagi antrian di SPBU se-Indonesia," tutupnya tegas