Fenomena Antrean Pembelian Solar Dinilai Tak Wajar, Maman Abdurahman: Perlu Ada Penyesuaian Harga
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif BBM bersubsidi di dalam Negeri.
Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Maman Abdurahman Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, nilai ada kebocoran solar dan minta adanya penyesuaian harga BBM Subsidi, 13 Agustus 2022.
Dengan adanya antrian truk panjang di SPBU, ia mengatakan fenomena antrian tersebut sangat aneh dan tak wajar.
"Sangat aneh apabila ada fenomena antrian truk panjang di SPBU, sebab kuota Nasional tidak ada pengurangan dan bahkan dinaikkan, kok tiba-tiba solar subsidi langka? berarti ada kebocoran di lapangan," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif BBM bersubsidi di dalam Negeri.
• Kelangkaan Solar di Kalbar, Dorong Naikkan Jumlah Kuota
"Saya mendorong pemerintah segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam Negeri, karena perbedaan harga BBM bersubsidi dan BBM Industri sangat terpaut tinggi sekali yaitu sekitar Rp 15.000,- rupiah (Harga Solar subsidi Rp 5000,- dan Harga Solar Industri Rp 20.000,-) , "katanya.
Dengan adanya perbedaan harga subsidi yang tinggi menurut maman, menjadi penyebab banyaknya oknum-oknum, baik itu masyarakat, oknum SPBU dan juga Aparatur terkait.
"Dengan adanya perbedaan harga subsidi yang tinggi, menyebabkan banyak oknum-oknum di bawah, baik itu masyarakat, oknum SPBU dan juga aparatur terkait bermain dimana mereka membeli solar bersubsidi dengan harga Rp 5000,- lalu dijual ke penampung dengan harga Rp 10,000,- lalu penampung ini menjual ke pabrik-pabrik, tambang-tambang ilegal, ke koordinator nelayan dan bahkan yg lebih jauh lagi ada juga dibeberapa titik yg menjualnya ditengah laut," ujarnya.
Ia juga mengatakan dengan keadaan situasi global seperti sekarang ini yang harga minyak dunia terus naik tentunya akan mengakibatkan beban subsidi yang ditanggung pemerintah juga akan bertambah dan ini akan sangat memberatkan.
"Oleh karena itu selain pemerintah mendorong peningkatan pengawasan pemanfaatan subsidi maka pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk mencegah dampak permasalahan disektor lain, demi untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar serta sudah saatnya kita akhiri permainan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab di berbagi daerah seluruh Indonesia," ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
