BPN Sekadau Jelaskan Alur Menerbitkan Sertifikat Tanah, Ungkap Banyak Manfaat Sertifikat Tanah

Bagi pendaftaran tanah pertama kali, pemohon harus melengkapi bukti perolehan tanah berupa surat jual beli, SKT atau surat lain yang berhubungan denga

TRIBUNPONTIANAK/Marpina Sindika Wulandari
Hery Fitrianto, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Sekadau, Selasa 26 Juli 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sekadau jelaskan tata cara bagi masyarakat untuk menerbitkan sertifikat tanah. Sebut banyak manfaat dari tanah yang tersertifikasi.

Hery Fitrianto, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Sekadau menjelaskan dalam pelayanan penerbitan sertifikat ada dia jenis. Pertama pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum sama sekali didaftarkan. Kedua pelayanan pemeliharaan data untuk tanah yang sudah bersertifikat seperti balik nama.

Bagi pendaftaran tanah pertama kali, pemohon harus melengkapi bukti perolehan tanah berupa surat jual beli, SKT atau surat lain yang berhubungan dengan perolehan tanahnya tersebut. Hal itu berdasarkan Permen No. 18 tahun 2021.

Yang dalam surat keterangan tersebut dibuat oleh pemohon atau pemilik tanah dengan dua orang saksi yang mengetahui riwayat tanah dan diregister di Kantor Desa.

Tugu Jam Sekadau Dipasang Kain Putih, Tanda Masyarakat Kecewa

"Yang bertanggung jawab atas kebenaran dari surat pernyataan itu adalah pemilik tanahnya. Jadi yang wajib membuat surat perolehan tanah itu si pemilik tanah, Kepala Desa hanya bersifat mengetahui, " ujar Hery, Selasa 26 Juli 2022.

Setelah itu pemohon juga diwajibkan melengkapi administrasi berupa KTP, KK, dan PBB tahun berjalan. Selanjutnya berkas tersebut akan dicek kelengkapannya di loket BPN, jika sudah lengkap baru didaftarkan ke aplikasi.

Dalam rangka proses lebih lanjut, maka dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana jumlah yang dibayarkan oleh pemohon akan ditentukan sesuai luas tanah dengan mengikuti rumus yang telah ditetapkan.

Pembayaran pun harus melakukan Bank apa saja yang ada di daerah tersebut. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015.

Setelah pembayaran tersebut maka akan dilanjutkan dengan pengukuran. Pada saat pengukuran, pemilik tanah juga harus menunjukkan batas tanah dan menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah. Hal itu untuk menghindari tumpang tindih.

Kemudian akan dikeluarkan peta bidang tanah. Jika sudah terpetakan secara nasional maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh panitia tanah. Setelah itu keluarlah SK Pemberian Hak Milik.

"Setelah itu pemohon ambil SK di loket kemudian SK tersebut dibawa ke Kantor Dinas Pendapatan, untuk dilakukan pembayaran BPHTB. Jadi ada dua biaya, ada yang disetor ke Bank itu namanya PNBP dan BPHTB. Setelah bukti pembayaran sudah diterima, dibawa ke kantor BPN dan didaftarkan lagi baru diterbitkan sertifikatnya," jelas Hary.

Ditegaskan pula, bagi masyarakat yang ingin menerbitkan sertifikat tanah diharapkan dapat datang langsung ke kantor BPN.

Jikalau berhalangan maka dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa. Namun hal itu tidak berlaku bagi petugas BPN, artinya masyarakat tidak boleh lagi titip-menitip melalui petugas BPN.

"Komitmen BPN untuk mencegah praktek gratifikasi dengan seluruh pegawai BPN sudah menandatangani fakta integritas, bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan di luar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Jika ada di luar petugas BPN yang bertindak sebagai calo, silahkan laporkan kepada kami," tegasnya.

Lebih lanjut, Hery menjelaskan di Kabupaten Sekadau hampir 70 persen tanah yang sudah terpetakan. Ada yang terpetakan dan memiliki sertifikat dan ada yang terpetakan secara digital. Kecuali sertifikat lama di bawah tahun 2010, maka belum terpetakan secara digital.

Hery pun mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan sertifikatnya jika belum terpetakan secara digital. Caranya hanya perlu datang ke kantor BPN dengan membawa fotokopi sertifikat dan meminta titik koordinat.

Dalam prosesnya, Hery memastikan tidak ada biaya, kecuali jarak tanah yang akan di proses cukup jauh, maka sesuai PP No. 128 tahun 2015 pasal 21, dimana transportasi, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh pemohon.

"Keuntungan sertifikat tanah tentu banyak. Seperti menghindari adanya sengketa tanah, kemudian indentitas kepemilikan jelas dan memberikan kepastian hukum kepada pemilik sertifikat. Namun untuk sertifikat tanah masih bisa digugat. Di Sekadau ada banyak pengaduan, cuma tidak sampai ranah pengadilan. Kita bersyukur di Sekadau masyarakatnya taat aturan, " pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved