Keluhan Petani Sawit Atas Anjloknya TBS Disampaikan Dalam Munas AKPSI ke I di Jakarta
Bupati Sambas, H Satono, menyampaikan keluhan petani sawit Kabupaten Sambas terkait anjloknya harga tandan buah segar kepada Menteri Perdagangan RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bupati Sambas, H Satono, menyampaikan keluhan petani sawit Kabupaten Sambas terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kepada Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di Jakarta, Minggu 17 Juli 2022 kemarin.
Bupati Satono mengatakan, sebelum berangkat ke Jakarta dalam rangka Munas Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indoensia (AKPSI) ke-I, dia telah mendengar berbagai macam keluhan para petani sawit.
Dia paham betul situasi yang dihadapi petani sawit mandiri, karena dirinya juga anak petani.
"Karena banyak petani sawit mandiri yang mengeluhkan harga TBS turun drastis, saya juga sudah mengetahui hal itu dari berita-berita dan informasi lainnya. Saya paham betul bahwa situasi tersebut menyulitkan petani sawit mandiri di Kabupaten Sambas," katanya.
Satono mengatakan, saat ini harga TBS di Kabupaten Sambas sudah turun drastis dibandingkan dua bulan yang lalu. Lebih parahnya lagi, petani sawit mandiri hanya dapat menjual TBS dengan harga Rp 800 sampai Rp 1.200 saja kepada penampung.
"Dua bulan lalu harga TBS di atas Rp 3000, semua petani sawit mandiri di Kabupaten Sambas merasa senang, ekonomi mereka naik seketika. Banyak yang membangun rumah, membeli kendaraan baru hingga perabotan baru. Sekarang tiba-tiba harga tidak sampai Rp.1000, tentu mereka menjerit-jerit," katanya.
• Dikukuhkan Sebagai Anggota AKPSI, Dadi Sunarya Ingin Perjuangkan Masa Depan Petani Sawit
Satono mengatakan, aspirasi yang dia sampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan adalah terkait bagaimana pemerintah mengatur regulasi tentang persawitan dari hulu hingga ke hilir. Dia juga mendorong Kementerian Perdagangan agar membuka pintu ekspor CPO seluas-luasnya.
"Sebagai kepala daerah saya punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi di daerah. Saya berkomitmen kuat untuk memperjuangkan nasib para petani sawit mandiri di Kabupaten Sambas, mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan segera ditindaklanjuti," pungkasnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama beberapa Kepala Daerah di Kalimantan Barat yang daerahnya sebagai penghasil sawit mengikuti Musyawarah Nasional I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia ( AKPSI ) Tahun 2022 tentang Komitmen Pemerintah Dalam Memperbaiki Tata Kelola Sawit Nasional, di Ancol Beach City Jakarta Utara, Sabtu 16 Juli 2022.
Mempertimbangkan sawit sebagai komoditas strategis dan unggulan Indonesia maka perkebunan sawit berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian Nasional dengan komitmen Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sawit Nasional mulai hulu hingga hilir menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten untuk terlibat memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah karena Indonesia menjadi produsen terbesar Kelapa Sawit dengan produksi 49,7 juta ton pada 2021 menguasai sekitar 54 persen produk dunia dengan luas lahan saat ini ada sekitar 15,08 juta hektar yang tersebar di 160 Kabupaten di 21 Provinsi.
"Jadi dengan terselenggaranya Munas APKSI ini kita berharap kedepannya pengurus dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Kalbar terutama menyangkut masalah turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan dapat disikapi dengan arif dan bijaksana agar petani-petani itu tidak menjadi permasalahan," harap Wagub Kalbar.
Kemudian dengan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit saat ini dan dengan harga minyak goreng yang mahal ini seharusnya segera disikapi.
"Tadi sudah dijawab oleh Pak Luhut salah satunya akan menurunkan pajak Ekspor, kemudian pupuk juga akan dipermudah subsidi dan retribusi dari sawit kepada Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Provinsi nanti akan disusun ke dalam regulasi serta permudah akses memperoleh solar subsidi," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif, mengatakan, Munas yang pertama kali diselenggarakan ini tentunya akan memperkuat posisi aspirasi Daerah terutama daerah-daerah yang menghasilkan sawit.
"Dengan kekuatan ekonomi sawitnya itu untuk memainkan peran penting dalam pembangunan di Negeri kita, karena kita sama-sama tahu karena sawit ini merupakan komoditas yang menjadi berkah bagi Negeri kita, lebih kurang 16 juta Hektar itu ada di Negeri kita dan Kalbar salah satunya menjadi Daerah nomor 2 terbesar setelah Riau dan ini kontribusinya secara ekonomi luar biasa penghasil devisa yang terbesar di sektor pertanian menghidupi puluhan juta petani dengan demikian tentu harus ada yang memperjuangkan, selain petaninya sendiri melalui Asosiasi dan Pemerintahannya juga AKPSI dan juga Pemerintah Kabupaten bahkan juga Pemerintah Provinsi yang sebagai Provinsi penghasil sawit," jelasnya.
• Bupati Melawi Dikukuhkan Sebagai Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia