Guru PPPK Hearing dengan Dewan, Legislator Sebut Sambas Masih Kekurangan Guru
Para guru mendatangi wakil rakyat Sambas diantaranya untuk meminta kepastian Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Kabupaten Sambas
Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - DPRD Kabupaten Sambas menerima kedatangan perwakilan para guru hasil seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin 30 Mei 2022.
Rombongan guru diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin SE, Ketua Komisi I DPRD Kabupayen Sambas Lerry Kurniawan Figo SH MH dan Syarif H Karim S.Sos, di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas.
Para guru tersebut meminta dukungan DPRD Sambas terhadap kondisi yang sedang mereka hadapi. Para guru mendatangi wakil rakyat Sambas diantaranya untuk meminta kepastian Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Kabupaten Sambas dan sistem penggajian mereka.
• Bupati Sambas Satono Berikan Materi Bimbingan Manasik Haji
“DPRD Kabupaten Sambas adalah rumah rakyat, kami apresiasi kedatangan para guru, para perwakilan dari guru yang telah lolos seleksi PPPK. Semua yang menjadi keluhan para guru telah kami terima dengan baik, dan akan menjadi bahan kami selanjutnya untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerja, dengan pemerintah daerah,” jelas Ferdinan Syolihin SE.
Permasalahan PPPK ini, lanjut dia, harus menjadi perhatian bersama. Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan hal itu berkaitan dengan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sambas.
“Kita semua ini ingin semua berjalan lancar, kita semua ingin cepat. Kami memahami apa yang diingankan para guru. DPRD akan melakukan yang terbaik agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo SH MH menjelaskan bahwa DPRD memberikan perhatian yang besar pada kondisi PPPK di Kabupaten Sambas. Kata dia, DPRD telah melakukan koordinasi hingga ke pemerintah pusat sehingga seleksi PPPK bisa dilaksanakan di Kabupaten Sambas.
“Kami DPRD Kabupaten Sambas, sampai berkoordinasi dengan jajaran kementerian di Jakarta terkait PPPK untuk Kabupaten Sambas. Dengan pertimbangan untuk pembangunan dan kemajuan daerah Kabupaten Sambas, DPRD menyatakan dan menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar tetap melaksanakan seleksi PPPK pada saat itu,” ungkapnya.
Terkait apa yang menjadi keluhan para Guru PPPK ke DPRD, sebut Legislator Partai Nasdem DPRD Sambas itu, akan menjadi perhatian komisi yang dipimpinnya. Diakui dia, Kabupaten Sambas masih banyak kekurangan aparatur terutama tenaga guru.
“Informasi dari dinas, Kabupaten Sambas masih kekurangan tenaga guru, dan PPPK ini sangat membantu, ini tentang perhatian kita pada pembangunan, pada pembangunan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sambas,” tuturnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News