Peserta BPJS Kesehatan di Kapuas Hulu Kecewa Layanan Operasi Caesar dan Bedah Tak Ditanggung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sejumlah masyarakat Kapuas Hulu yang menggunakan BPJS Kesehatan, merasa kecewa dengan pelayanannya tersebut, karena di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau, tak bisa ditanggung biasa oleh BPJS Kesehatan terutama diantaranya adalah terkait operasi caesar bagi ibu melahirkan, dan bedah.

Hal tersebut dirasakan oleh seorang warga Putussibau Selatan, Ramli, dan dimana ketika istrinya melahirkan harus secara operasi caesar di rumah sakit Putussibau, tak bisa di tanggung oleh BPJS kesehatan.

"Kita sudah bayar setiap bulan, tapi ketika digunakan tak bisa, mau tak mau harus menggunakan umum, dengan biaya cukup besar, sementara istri harus melahirkan secara caesar," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 19 Mei 2022.

Ramli menuturkan, kalau dirinya harus minjam uang ke keluarganya untuk membayar biaya operasi caesar istri yang melahirkan.

"Niat buat BPJS Kesehatan untuk persiapan istri akan melahirkan, namun tak bisa dipakai," ungkapnya muka sedih dan penuh kecewa.

• Tournamen Voli se Kapuas Hulu Dibuka, Bupati Ingatkan Jaga Keamanan dan Ketertiban

Warga lainnya, Dayang, menyatakan kalau dirinya juga merasa kecewa atas pelayanan BPJS Kesehatan.

"Anehnya juga bahwa, kabupaten lainnya operasi caesar bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan, tapi di Kapuas Hulu tidak bisa," ujarnya.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak BPJS harus cepat menyelesaikan persoalan yang bisa menghambat pelayanan kesehatan tersebut. "Kami sebagai rakyat merasa kecewa, karena bayar BPJS Kesehatan harus setiap bulan, tapi tak bisa digunakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, Sudarso, sudah memastikan kalau layanan operasi caesar dan bedah, di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau sudah tidak ada masalah lagi, dan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Namun Direktur RSUD Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, drg Poltak Sianturi menegaskan pihak BPJS Kesehatan masih belum bisa memastikan klaim untuk tindakan operasi bisa dibayarkan sehubungan tidak tersedianya dokter anestesi.

Dimana pihak BPJS Kesehatan sedang menunggu surat dari TKMKB yang menyetujui pembayaran klaim rumah sakit untuk tindakan operasi tersebut. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News