Libur Nasional dan Cuti Bersama, ASN di Sanggau Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Mudik

Herkulanus juga menegaskan, Bagi ASN yang melanggar ketentuan selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Try Juliansyah
File/ Herkulanus HP.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP mengatakan bahwa ASN di lingkungan Pemkab Sanggau dilarang memakai kendaraan dinas untuk mudik, berlibur dan kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sanggau Nomor 800/1416/BKPSDM-B tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

“Boleh membawa pulang kendaraan dinas, Tapi tidak boleh untuk kepentingan di luar kedinasan seperti untuk mudik dan berlibur. Setelah libur nasional dan cuti bersama, Seluruh ASN diwajibkan masuk kerja kembali pada tanggal 9 Mei 2022,”katanya, Kamis 21 April 2022.

"Pengawasan kendaraan dinas secara khusus selama periode libur nasional dan cuti bersama memang tidak ada, Namun karena sudah SE yang melarang tentu akan ada sanksi untuk setiap pelanggaran,”tambahnya.

Sekjen DAD Sanggau Urbanus Sambut Baik Pengeledahan Kamar Hunian WBP

Herkulanus mengatakan, Kendaraan dinas ada dua jenis. Yakni kendaraan dinas jabatan yang memang boleh dibawa pulang, karena melekat dengan jabatan yang sedang diduduki. Kemudian kedua adalah kendaraan dinas operasional yang harus standby di kantor perangkat daerah masing-masing.

Sementara terkait cuti bagi ASN, Ia mengatakan kepala perangkat daerah di Lingkungan Pemkab Sanggau dapat memberikan cuti tahunan pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama.

Akan tetapi lanjutnya, Pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas dan jumlah pegawai dari masing-masing perangkat daerah. Hal itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.

“Pemberian cuti bagi ASN dilakukan secara akuntabel berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawaian Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,”tuturnya.

Untuk itulah, Herkulanus menegaskan, Bagi ASN yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama, tetap harus memperhatikan status resiko penyebaran Covid-19 di wilayah asal atau tujuan perjalanan. Kemudian, memperhatikan peraturan atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Mendagri.

Selain itu juga, harus memperhatikan kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Termasuk penggunaan platform PeduliLindungi.

Herkulanus juga menegaskan, Bagi ASN yang melanggar ketentuan selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah akan diberikan hukuman disiplin.

"Hukuman disiplin akan diberikan sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemeirntah dengan Perjanjian Kerja,”ujarnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Sanggau)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved