Daniel Johan Nilai Masyarakat Akan Kebingungan Jika Sering Ada Perubahan Kebijakan

Dirinya mengungkapkan, bahwa masyarakat dan pelaku usaha akan kebingunggan, karena seringnya terjadi perubahan kebijakan.

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dapil Kalbar, Daniel Johan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil ketua komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, memberikan tanggapannya terkait kebijakan harga minyak goreng subsidi, menurutnya bentuk dari subisidi yang menggunakan dana dari BPDKS merupakan sumbangsih dari rakyat, yang artinya rakyat mensubsidi dirinya sendiri. 

“Pertama kebijakan subsidi harga minyak goreng menjadi Rp 14.000/liter merupakan bentuk hadirnya negara terhadap rakyatnya, meskipun dana dari BPDPKS sendiri sumbangsih dari para petani, pengusaha kelapa sawit, bisa dikatakan rakyat mensubsidi dirinya sendiri, kendati demikian sudah cukup baik dari pada Pemerintah tidak ambil kebijakan tersebut,” jelasnya, Kamis, 17 Maret 2022.

“Pemerintah harus tegas kepada para pabrikan, kita ini ladangnya kelapa sawit harusnya tidak ada cerita minyak goreng langka dan mahal,” ujarnya.

Kamaruzaman Nilai Pencabutan HET Migor Merupakan Upaya Pemerintah Seimbangkan Harga dan Ketersedian

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa masyarakat dan pelaku usaha akan kebingunggan, karena seringnya terjadi perubahan kebijakan.

“Terkait dengan kebijakan yang sering berubah-ubah ini membuat masyarakat dan pelaku usaha merasa kebingungan dan tidak ada kepastian di tengah masyarkat,” ucapnya.

Dikatakan Daniel Johan, pentingnya untuk melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum menetapkan sebuah kebijakan. Menurutnya dengan adanya simulasi, dapat mnurunkan tingkat resiko dari kebijakan yang akan di tetapkan.

“Sebelum memutuskan adanya kebijakan harus ada simulasi-simulasi terlebih dahulu, sehingga dapat diambil kebijakan yang resikonya paling minimal. Kebijakan yang diambil tanpa ada kajian, simulasi akan berisfat coba-coba, errornya pasti tinggi,” katanya.

“Agar masalah ini cepat selesai tentu pemerintah harus memanggil semua produsen minyak goreng untuk memastikan produksi dalam negeri tercukupi baru boleh ekspor CPO, kita tahu bahwa produksi CPO dalam negeri melimpah sehingga tidak ada alasan bahan baku langka,” ujarnya.

Selanjutnya ia meminta instansi terkait untuk menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng, agar peran strategis pemerintah dapat di rasakan oleh rakyat.

“Kemudian, aparat harus tegas terhadap pelaku-pelaku yang melakukan penimbunan minyak goreng

Kebijakan harga selama belum normal harus ada mekanisme subsidi harga kepada konsumen terutama kalangan menengah kebawah. Minyak goreng ini kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi industri rumahan, sehingga peran strategis pemerintah harus mampu dirasakan oleh rakyat,” terangnya.

“Jangan sampai istilah tikus mati dilumbung padi berlaku pada minyak goreng ini, kita kaya bahan bakunya malah langka sendiri, itu kan jadi tidak masuk akal. Pemerintah harus segera memetakan tata kelola, tata niaga minyak goreng ini secepat-cepatnya,” pungkasnya. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved