Kunci Jawaban Soal UTS PKN Kelas 11 Semester 2 Soal Pilihan Ganda dan Essay

a. pasal-pasal
b. pembukaan dan penjelasan
c. pembukaan dan batang tubuh
d. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
e. pasal, aturan peralihan dan aturan penjelas
Jawaban: d

20. Manakah di bawah ini Landasan Konstitusional yang sah dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia….

a. UUD 1945
b. Undang-Undang
c. Pancasila
d. Ketetapan MPR
e. Instruksi Presiden
Jawaban: a

21. Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas….

a. sosial dan politik
b. otonomi dan ekonomi
c. otonomi dan tugas pembantuan
d. ekonomi dan politik
e. otonomi dan politik
Jawaban: c

22. Jumlah maksimal kementrian Negara yang dibentuk sesuai UU No 39 Tahun 2008 pasal 15 yaitu berjumlah….kementerian Negara

a. 30
b. 31
c. 32
d. 33
e. 34
Jawaban: e

23. BNP2TKI adalah kepanjangan dari….

a. Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
b. Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ilegal
c. Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
d. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
e. Dadan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Jawaban: d

24.Suatu kelompok sosial yang menempati wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya disebut….

a. wilayah
b. Negara
c. pemerintah
d. daerah
e. lembaga
Jawaban: b

25. Organisasi masyarakat mempunyai daerah, yang mana kekuasaan Negara berlaku sebagai kedaulatan, merupakan pengertian Negara menurut….

a. Miriam Budiardjo
b. Joko Sutomo
c. Sunarko
d. George Jellink
e. Robert Mac Iver
Jawaban: c

* Soal Essay

1. Jelaskan pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke!

2. Jelaskan pengertian pembagian kekuasaan!

3. Sebutkan tugas dan wewenang menteri-menteri secara umum!

4. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia!

5. Sebutkan tugas dan wewenang presiden!

Kunci Jawaban Essay

1. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif harus dipegang berdasarkan undang-undang agar pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

2. Pembagian wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh Negara menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga.

3. Tugas dan wewenang menteri

- Memimpin departemen sesuai tugas pokok yang ditetapkan pemerintah dan membina aparatur departemen yang dipimpinnya.
- Menentukan kebijakan pelaksanaan dalam bidang pemerintahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
- Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul.

4. Sistem pemerintahan yang bisa disebut juga sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian Bangsa Indonesia yang tidak lepas dari ajaran trias politica Montesquieu.
Tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada suatu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling memengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.

5. Tugas dan wewenang Presiden
- Membuat undang-undang bersama MPR
- Menetapkan peraturan pemerintah
- Memegang kekuasaan yang tertinggi, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
- Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR.
- Menyatakan keadaan berbahaya
- Mengangkat dan menerima penempatan duta konsul negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR
- Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur denga undang-undang.
- Mengangkat dan memberhentikan menteri
- Mengajukan RUU APBN kepada DPR.