Usul Pemilu Ditunda, Pengamat Sentil Cak Imin! Sebut Soal Elektabilitas dan Hubungan Dengan PBNU

Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal serupa

Tribunnews/Ist/File
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Usulan agar pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang menguat.

Hal ini awalnya dikemukakan oleh Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal serupa

Padahal DPR, Penyelanggara Pemilu dan Mendagri telah menyetujui Pemilu waktu 2024.

Terlebih PDI Perjuangan, Demokrat dan PKS dikabarkan menolak wacana perpanjangan masa jabatan pilpres dan penundaan pemilu.

Polemik perpanjangan masa jabatan itu pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.

Ujang menilai alasan Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda karena elektabilitas Ketua Umum PKB itu sebagai calon presiden tak kunjung meningkat.

Jokowi Kembali Dapat Restu PDI Perjuangan di Pilpres 2024? Pengamat Berikan Penilaian

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," kata Ujang saat dihubungi, Kamis 24 Februari 2022.

Ujang menyebut, usulan penundaan Pemilu seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, adalah kepentingan oligarki dan korporasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus bersatu menolak wacana penundaan Pemilu.

"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar itu.

PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis 24 Februari 2022.

Hasto menyebut, atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved