Hasil Sidang PPKI Pertama Tahun 1945 ? Buku Tematik Tema 7 Kelas 5 Pembelajaran 4
pembahasan tentang PPKI yang dilaksanakan pertama kali di tahun 1945 setelah terjadinya kemerdekaan dan mengangkat presiden dan wakil presiden RI
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam pembelajaran kali ini merupakan pembahasan sejumlah soal dari buku tematik kelas 5 tema 7 tentang PPKI.
Soal yang akan dibahas berada di halaman 115 pada Subtema 2 berjudul Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan.
Terdapat pada Pembelajaran 4 yang terdiri dari sejumlah halaman yaitu dari 112 hingga 122.
Fokus pembahasan tentang PPKI yang dilaksanakan pertama kali di tahun 1945 setelah terjadinya kemerdekaan dan mengangkat presiden dan wakil presiden RI.
Pelaksanaan PPKI ini memiliki peranan penting dalam pembentukan pemerintah Indonesia waktu itu.
Untuk itu apa saja yang dihasilkan dalam PPKI menjadi ulasan dalam artikel ini.
Berikut kunci jawaban tema 7 kelas 5 di halaman 115 sebagai panduan dalam belajar.
Kunci Jawaban Halaman 115
Ayo Berlatih
Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Apakah tugas PPKI?
2. Apa hasil Sidang PPKI pertama?
3. Apa tujuan pembentukan KNI?
4. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk?
Tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil Sidang PPKI pertama!
Jawaban:
1. Tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya untuk persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hasil sidang PPKI pertama, antara lain:
– Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
– Memilih presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
– Tugas Presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
3. Tujuan pembentukan KNI adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
4. BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945.
8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil Sidang PPKI pertama yaitu Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
