Bupati Satono Minta Kepala Desa Kelola Uang dengan Baik
Satono mengatakan berbagai dinamika yang telah dia jalani selama lebih dari tujuh bulan menjabat, diantaranya dalam problem di penyelenggaraan pemerin
Penulis: Imam Maksum | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas, Satono, mengingatkan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sambas agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Apalagi, kata Bupati, sudah banyak Kepala Desa yang tersangkut kasus hukum.
"Selama menjabat, saya sudah banyak mendapat laporan terkait permasalahan keuangan di desa," kata Bupati Satono saat membuka Bimtek Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa, terkait Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
Satono membuka Bimtek yang diinisiasi oleh Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas belum lama ini.
Satono mengatakan berbagai dinamika yang telah dia jalani selama lebih dari tujuh bulan menjabat, diantaranya dalam problem di penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Terkait Pemerintah desa ini memang banyak problem. Tapi bukan berarti itu harus kita hindari. Terutama menyangkut masalah keuangan desa. Itu harus kita selesaikan,” katanya, Senin 31 Januari 2022.
• Polres Sambas Gelar Rakor Lintas Sektoral jelang Imlek dan Tahun Baru
Menurut Satono, selama mengacu kepada tupoksi, regulasi, mekanisme yang dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku permasalahan dapat diselesaikan dengan aman.
Satono mengatakan, beberapa permasalahan pengelolaan keuangan di desa bahkan ada yang masuk ke ranah hukum. Walaupun tidak sedikit yang bisa diselesaikan secara internal.
Kendati demikian, dia kembali lagi mengingatkan agar pemerintah desa bekerja sesuai aturan. Menurutnya beberapa problem bisa diselesaikan di internal, tapi ada juga yang tidak bisa ditolerir.
“Mau tidak mau harus diproses ke ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa intervensi lagi, karena hukum tetap hukum," katanya.
Sambung Satono, dalam suatu kegiatan di desa, walaupun perencanaan sudah benar, kalau azas manfaatnya tidak ada, juga berpotensi melanggar hukum.
“Begitupun sebaliknya, walaupun ada azas manfaatnya, tapi tidak melalui prosedur perencanaan, juga berpotensi melanggar hukum,” katanya.
Satono berpesan, menyangkut keuangan di pemerintahan desa harus hati-hati.
“Kita sama-sama mengelola uang rakyat, dana pemerintah. Setiap kegiatan harus ada perencanaan yang matang, sampai kepada azas manfaatnya," jelasnya. (*)
(Simak berita terbaru dari Sambas)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/bupati-sambas-satono-saat-membuka-bimtek-kepala-desa-di-sambas23dcx.jpg)