Breaking News:

Kadis PUTR Akan Koordinasi dengan Pihak Provinsi dan Pusat Mengenai Jalan Rusak di Ketapang

"Sedangkan ruas jalan desa sepanjang 804,418 km, jalan provinsi 420,8 km, serta jalan nasional 351,79 km," kata Dennery, Kamis 13 Januari 2022.

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Prokopim Setda Ketapang
Kepala Dinas PUTR Ketapang Dennery usai dilantik Bupati Ketapang Martin Rantan beberapa waktu lalu. Foto Prokopim Setda Ketapang 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang, Dennery menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap lokasi-lokasi ruas jalan yang ada di Kabupaten Ketapang.

Setelah dilakukan pengecekan, nantinya akan dilakukan komunikasi dengan pihak provinsi dan nasional terkait ruas jalan dengan status berjenjang yang mengalami kerusakan.

Dennery mengungkapkan, saat ini dari data yang ada, jalan yang berstatus jalan Kabupaten sepanjang 2.203,94 km berdasarkan SK Bupati Nomor 216/DPUTR-B/2021.

"Sedangkan ruas jalan desa sepanjang 804,418 km, jalan provinsi 420,8 km, serta jalan nasional 351,79 km," kata Dennery, Kamis 13 Januari 2022.

Sopir Diduga Ngantuk, Mobil Toyota Hilux Tabrak Bengkel di Desa Pemuatan Batu Tumbang Titi Ketapang

Dennery melanjutkan, kalau jalan-jalan dengan status berbeda tersebar di seluruh kecamatan se-Ketapang. Yang mana, sampai saat ini masih ada jalan yang masih mengalami kerusakan.

"Hanya saja yang perlu diketahui jalan rusak tidak semua kewenangan Pemkab, sebab untuk jalan berstatus jalan nasional atau provinsi kewenangannya penanganannya di nasional atau provinsi," jelasnya.

Dennery mencontohkan, jalan Ketapang-Kendawangan yang saat ini terdapat ruas-ruas yang rusak termasuk jembatan merupakan jalan dengan status provinsi. Yang secara penanganannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang tidak bisa serta merta diambil alih Pemkab.

"Ada aturannya, kalau kita tidak ikuti kita yang salah, makanya kita data ruas ruas jalan rusak untuk kemudian kita telah lakukan komunikasi agar bisa diperbaiki oleh pihak-pihak berwenang," tegasnya.

Untuk itu, Dennery berharap pihak pemerintah provinsi dan pusat dapat menjadikan atensi perbaikan-perbaikan ruas jalan yang memang menjadi kewenangan mereka.

"Ini perlu diketahui agar tidak semua jalan rusak yang memang kewenangan bukan di Pemda kemudian menyalahkan Pemda. Yang jelas, Pemda melalui kami di dinas terus lakukan pendataan dan komunikasi hanya saja eksekusi penanganan ada di pemerintah provinsi dan pusat sesuai dengan status ruas jalan," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved