Breaking News:

Indeks Kemandirian Fiskal Kota Pontianak Berstatus Menuju Mandiri

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, bahwa hasil tersebut berdasarkan Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Prokopim Pontianak
Penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar terhadap Audit Kinerja Kemandirian Fiskal Kota Pontianak, di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis 6 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tingkat kemandirian fiskal (IKF) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berstatus Menuju Mandiri. IKF tercatat dalam lima tahun terakhir sejak 2016-2020.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, bahwa hasil tersebut berdasarkan Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari kecukupan pengungkapan informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

"IKF Kota Pontianak cenderung masih fluktuatif dan relatif masih rendah meskipun statusnya 'Menuju Mandiri'. Sehingga diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal," ujarnya.

Lima Jabatan Eselon 2 di Pemkot Pontianak Kosong, Job Fit dan Open Bidding akan Segera Dirampungkan

Hal itu disampaikan Edi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kinerja Kemandirian Fiskal Kota Pontianak di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis 6 Januari 2022.

"Apabila langkah itu tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan IKF Kota Pontianak berpotensi turun menjadi status 'Belum Mandiri'. Apalagi Kota Pontianak sebagai daerah dengan sektor lapangan usaha tersier  (PDRB 3) yang terdiri atas sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa," jelas Edi.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pontianak kata Edi, terus melakukan pengelolaan PAD dengan memperhatikan beberapa keunggulan itu.

Wako Edi berterima kasih kepada BPK perwakilan provinsi Kalbar yang telah mendorong kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2019 hingga semester I 2021 yang dilakukan melalui audit kinerja Efektivitas Pengelolaan PAD Kota Pontianak.

"Terima kasih kepada BPK atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan," ucapnya.

Kendati demikian Edi mengaku, bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan PAD di Kota Pontianak.

Untuk itu, diperlukan perbaikan-perbaikan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

"Untuk menindaklanjutinya kita telah menyusun Rencana Aksi (Action Plan) yang dalam implementasinya berkomitmen untuk melaksanakannya tepat waktu. Sehingga diharapkan pengelolaan PAD secara keseluruhan dapat meningkatkan kemampuan fiskal Kota Pontianak menjadi mandiri," tukas Edi. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved