Stafsus Menkum HAM RI Evaluasi Capaian Kinerja Kanwil Kemenkumham Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM R.I. mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Penguatan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, pada Senin 13 Desember 2021 bertempat di Hotel Mercure Pontianak.

Kegiatan yang dihadiri staf khusus Menteri Hukum dan Ham RI Bidang Transformasi Digital, Fajar B. S. Lase ini didampingi Kepala Kantor Wilayah, Fery Monang Sihite, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama, para pejabat struktural Kanwil serta Kepala UPT se-Kota Pontianak dan Kepala UPT yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM RI secara langsung, dan diikuti oleh seluruh Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar secara virtual.

Kegiatan Rakor Evaluasi dan penguatan ZI dimoderatori oleh Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, yang melaporkan perkembangan di jajaran Kanwil Kalbar.

Anggiat melaporkan bahwa terdapat tujuh Satker dari 15 Satker yang telah lolos penilai TPI. Anggiat juga melaporkan bahwa Kanwil telah mendapat predikat WBK dan Kanim Kelas II TPI Singkawang telah mendapatkan predikat WBBM.

• Dampingi Warga Kalbar Diduga Korban Mafia Tanah, Yislam Alwini Harap Penegak Hukum Bergerak Cepat

Kakanwil Kemenkumham Kalbar Fery Monang Sihite dalam paparannya kepada Staf Khusus menyampaikan bahwa pada awalnya penilaian WBK, Kanwil Kalbar mengusulkan 15 Satker, namun dalam proses administrasi hanya ada 8 yang masuk melalui penilaian TPI. Kemudian dalam proses menuju penilaian TPN 1 satker tidak dapat melanjutkan, sehingga hanya 7 Satker yang lolos penilaian TPI.

“Kanim Singkawang telah mendapat predikat WBBM dan Kanwil Kemenkumham Kalbar sudah mendapatkan WBK. Artinya pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan tagline kami yaitu #TerdepanDalamPelayanan,” ungkap Fery Monang Sihite

Kakanwil Fery Monang juga menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dalam mencapai tusi yang baik yaitu, kecerdasan emosional, kognitif dan spiritual. Kemudian semangat dalam kesiapan kegiatan hari ini.

"Terakhir adalah integritas yang terbangun dan terjaga yang lahir dari kehendak pribadi untuk mau berubah. Karena esensi WBK dan WBBM adalah merubah mind set dan culture set." katanya

Selain itu Fery Monang Sihite jufa memaparkan untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021 dari pagu anggaran sebesar 232 milliar, Kanwil Kemenkumham Kalbar hingga 6 Desember telah menyerap 82%.

"Hal ini karena ada anggaran yang belum bisa terserap di Putussibau yaitu pembangunan gedung sebesar 15%, dan permasalahannya adalah PNBP," katanya

Sementara Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM R.I. Bidang Transformasi Digital, Fajar B. S. Lase dalam sambutannya Dalam rangka penguatannya menyampaikan Ritme hidup manusia merupakan siklus, apalagi bagi yang merantau adalah hal yang cukup berat karena jauh dari keluarga.

"Namun dari semua pekerjaan yang dilakukan teman-teman di Pemasyarakatan dan Keimigrasian serta di Kantor Wilayah bekerja dengan tujuannya sendiri." katanya

Dan Kemudian di Pelayanan Hukum dan HAM, harmonisasi Perda sudah selesai. Belum lagi bicara tentang Kekayaan Intelektual. Seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan ini dijalani dengan tanggungjawab yang menempel di pundak para pegawai.

Fajar juga mengatakan Presiden menegaskan Reformasi Birokrasi (RB) harus di lakukan, karena pola pikir yang baru dan budaya kerja yang baru harus dilakukan. Pemerintah mengambil SDM-SDM yang baik untuk melakukan CAT saat SKD.

Hal ini dilakukan agar kompetensi di pemerintahan dapat sepadan dengan di swasta. Presiden juga berhasil menarik orang-orang terbaik kedalam birokrasi.

Hal ini merupakan cita-cita yang tinggi dari Kepala Negara yang menginginkan target kinerja, perjanjian kinerja. Mau tidak mau kita harus memahami Visi Presiden yaitu terwujudnya indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Kemenkumham harus menerjemahkan Visi Presiden dengan andal, inovatif dan memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Ada daerah yang menjadikan Suncang menjadi daya tawar Kepala Daerah dengen memperbaharui Prolegda, Perda, Pergub, Perwal. Pimpinan Daerah sangat berterima kasih, dan Hasilnya adalah kebutuhan Lapas, Rutan dan Imigrasi dapat disiapkan dengan otomastis oleh Kepala Daerah tersebut.

“ Bayangkan apabila penyuluh hukum dapat bekerja dengan optimal maka tidak akan ada pelanggaran yang terjadi dan munculnya overcrowed. Berkurangnya penghuni Lapas dan Rutan artinya penyuluhan hukum berhasil,” ujar Fajar Lase.

Sesungguhnya WBK/WBBM adalah dengan memahami Terget Kinerja (Tarja) yang diberikan dengan 6 Area Perubahan. Terdapat Tarja-tarja di Kanwil yang diturunkan dari Divisi. Ada 4 Tarja Kakanwil, 3 Divisi Administrasi, 11 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, 6 Divisi Pemasyarakatan dan 2 Divisi Keimigrasian.

“ Untuk menuju WBK/WBBM, Kepala Satker adalah role model menuju perubahan dan harus memberikan penguatan dan transfer ilmu dan visi kepada seluruh jajaran yang paling rendah,” pungkas Staf Khusus Menteri Hukum dan Ham RI ini. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)