CALON Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Muktamar 2021 serta Kriteria Ketum PBNU
Ulil menyadari, dua sosok yang kuat digadang menjadi calon Ketum PBNU yakni Ketum Petahana, Said Aqil Siradj dan Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama akan dijadwalkan berlangsung pada akhir Dsember 2021.
Sejumlah polemik mulai muncul siapa yang akan memimpin organisasi terbesar di Indonesia ini.
Mulai dari jadwal hingga calon ketua umum PBNU mulai diperbincangkan.
NU sebagai organisasi terbesar di Tanah Air tentunya mempunyai daya tarik tersendiri, apalagi NU dianggap biasa mempengaruhi konstelasi politik di Tanah Air.
Intelektual muda NU Ulil Abshar mengatakan, tujuan digelarnya Muktamar yakni memutuskan sejumlah hal yang menyangkut kepentingan organisasi ke depan, termasuk memilih pengurus periode selanjutnya.
"Puncaknya adalah memilih ketua umum. Tujuan utama Muktamar, salah satunya memilih Ketum (PBNU)," kata Ulil saat dihubungi, Kamis 18 November 2021 kemarin.
Baca juga: SIAPA SAJA Calon Ketua Umum Nahdlatul Ulama Muktamar 2021? Tanggal Berapa Muktamar PBNU di Lampung
Ulil menyadari, dua sosok yang kuat digadang menjadi calon Ketum PBNU yakni Ketum Petahana, Said Aqil Siradj dan Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.
Menurut dia, siapa pun yang menjadi Ketum PBNU ke depan harus memenuhi kriteria ideal, salah satunya memiliki visi misi yang digagas oleh tokoh NU, almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Kalau pimpin PBNU itu, sekarang ini visi misinya enggak jauh-jauh dari Gus Dur. Enggak mungkin, PBNU itu dipimpin oleh orang yang visi keagamaan politiknya itu jauh dari Gus Dur," kata pria yang akrab disapa Gus Ulil ini.
Ia menyebut, pemikiran yang dituangkan Gus Dur dalam visi keagamaan yakni perlunya menghormati kelompok minoritas.
Gus Ulil menekankan, PBNU tak mungkin dipimpin oleh sosok yang anti-kelompok minoritas.
"Yang pandangan keagamaannya tidak toleran, intoleran," kata dia.
Selanjutnya, sosok Ketum PBNU kelak haruslah orang yang paham akan politik kebangsaan.
Adapun politik kebangsaan yang dimaksud yaitu mendukung kemajemukan yang ada di Indonesia, dari ragam suku, budaya, ras, hingga agama.
Baca juga: Terkait Percepatan Muktamar, PWNU Kalbar Tunggu Keputusan Resmi PBNU
"Enggak mungkin, visinya membuat Indonesia syariah, misalnya. Nah, itu pemikiran ada di dalam imajinasi para Muktamirin, istilahnya, peserta Muktamar," ucap Gus Ulil.