Breaking News:

Pemkab Melawi Terima DIPA dan TKDD, Kluisen : Pedoman dalam Melaksanakan Program

Kluisen juga menyebutkan bahwa perlu dilakukan optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penulis: David Nurfianto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Humas Pemkab Melawi
PENYERAHAN : Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Imik Eko Putro saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kamis 02 Desember 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi menerima penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022.

Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama? Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Imik Eko Putro di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kamis 02 Desember 2021

Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen mengatakan bahwa DIPA dan TKDD Tahun 2022 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan sebagai persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2022.

“Kebijakan yang kita akan ambil harus dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja," ujarnya.

Bupati Melawi Terima DIPA dan TKDD Tahun 2022

Kluisen juga menyebutkan bahwa perlu dilakukan optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dan terakhir kita harus mendesain ulang sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik yang fokus pada pelaksanaan program prioritas hasil dan efisiensi kebutuhan dasar," jelasnya.

Mengenai fokus pembangunan ke depan, Ia mengatakan bahwa Pemkab akan menyelesaikan terkait pembangunan Infrastruktur jembatan dan jalan yang masih belum selesai sesuai Anggaran Tahun 2022.

Kluisen juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajak satuan kerja, untuk bisa segera mengeksekusi rencana-rencana kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran 2022.

“Kita akan segera gulirkan dana belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang dampaknya langsung dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat meningkat yang pada akhirnya dana APBN atau APBD dapat berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat melalui program yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Melawi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved