Breaking News:

UMK Sekadau Naik, Ini Penjelasan Disnaker Sekadau

Skala upah juga mengikuti perubahan UMK, setiap terjadi perubahan maka skala upah juga berubah. Dalam pelaksanaannya, Skala upah akan diawasi oleh Dis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marpina Sindika Wulandari
Kepala Disnaker Agus dan Kabid Tenaga Kerja Basuki Rahmad Dinas PMPTSP dan Naker Kabupaten Sekadau, Rabu 1 Desember 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Upah minimum Kabupaten Sekadau telah ditetapkan sebanyak Rp. 2.486.031.138, akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022.

Disnaker Kabupaten Sekadau sebut sebagai upah terendam bagi pekerja sejak awal tahun 2022.

Dijelaskan Basuki Rahmad, Kabid Tenaga Kerja, Dinas PMPTSP dan Naker Kabupaten Sekadau, UMK tersebut adalah upah bulanan terendah yang diterima pekerja yang bekerja 40 jam seminggu, atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.

Basuki memaparkan, upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Ini upah minimum untuk yang baru bekerja, untuk di tahun kedua atau selanjutnya pengusaha atau perusahaan wajib membuat skala upah. Dimana standar pengupahan untuk karyawan yang sudah berkerja di atas 1/2 tahun berbeda dengan yang baru mulai bekerja dan itu ditentukan oleh pihak perusahaan," jelasnya.

Bupati Sekadau Aron Targetkan Desember 2021 Vaksinasi Sudah 80 Persen

Skala upah juga mengikuti perubahan UMK, setiap terjadi perubahan maka skala upah juga berubah. Dalam pelaksanaannya, Skala upah akan diawasi oleh Disnaker.

Jika upah yang dibayarkan kurang dari skala upah, maka pihak perusahaan wajib membayar sesuai kekurangan yang ditetapkan.

"Selama ini untuk perusahaan besar di Sekadau sudah mengikuti aturan skala upah ini," lanjutnya.

Terkait kenaikan UMK sekitar 1 persen atau setara Rp. 25.000,000 itu. Basuki meminta agar pihak perusahaan memberikan hak pekerja dengan semestinya sedangkan pekerja juga diminta untuk meningkatkan produktivitas. "kita sebetulnya maunya naik banyak tapi ini kan sudah ada formulasinya," tandas Basuki.

Dalam penetapan UMK tersebut disampaikan pula bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurang atau menurunkan upah.

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 8 9 2/disnakertrans/2020 tentang upah minimum Kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten Sekadau tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (*)

(Simak berita terbaru dari Sekadau)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved