Beredar Kabar Poligami Jaksa Agung! Berikut Syarat dan Hukum PNS Poligami di Aturan Terbaru 2021

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kejaksaan Agung dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar izin perkawinan.

Editor: Rizky Zulham
Dokumen Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 yang digelar secara daring, Kamis 22 Juli 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beredar kabar poligami di lingkungan instansi pemerintahan akhir-akhir ini kembali mencuat.

Baru-baru ini, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kejaksaan Agung dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar izin perkawinan PNS.

Laporan itu dibuat oleh Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa, David Sitorus, menyusul pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah berpoligami dengan pejabat satu instansi.

Berdasarkan penelusuran David dari pemberitaan yang beredar, pejabat yang menjadi istri kedua Burhanuddin itu berinisial MA dan bekerja di Kejaksaan Agung.

Aturan Baru PNS Boleh Poligami dan Cerai tapi Harus Izin Atasan atau Sanksi Berat Menanti

“Laporannya bukan langsung dalam arti Jaksa Agung-nya. Ini laporan terkait dugaan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah,” kata David, saat dihubungi, Kamis 4 November 2021.

“Kita kan melihat media melakukan investigasi, kita lapor di KASN supaya dicek oleh KASN yang benar yang mana, diambil tindakan sesuai dengan hukum dan sesuai dengan sebenarnya,” tegasnya.

Berkaca dari kasus ini, bagaimana sebenarnya aturan perkawinan atau poligami di lingkungan pemerintahan?

Praktik poligami di instansi pemerintah diatur sangat ketat.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi PNS yang hendak berpoligami.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

PP ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam beleid itu disebutkan bahwa PNS pria yang hendak berpoligami harus mendapat izin lebih dahulu.

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,” demikian bunyi Pasal 4 Ayat (1) PP tersebut.

Permintaan izin poligami tersebut diajukan secara tertulis.

Surat harus memuat alasan lengkap yang mendasari PNS pria hendak berpoligami.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved