Breaking News:

Menko Airlangga Salurkan Bantuan BT-PKLW kepada Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung

Program ini berupa penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW) melalui personel TNI dan Polri.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Airlangga Hartarto 

Menko Airlangga juga menyaksikan simulasi pendataan BT-PKLW oleh personel TNI/Polri dan menyalurkan langsung kepada 5 perwakilan penerima secara simbolis.

Menko Airlangga kemudian berkeliling menyapa para PKL dan PW yang tempat berdagangnya berada di sekitar taman tersebut, dan diakhiri dengan melakukan dialog dengan beberapa orang di antaranya.

Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Ia menanyakan jenis usaha mereka, dan apa saja kebutuhannya yang akan dibantu terpenuhi dengan bantuan tersebut.

“Saya mengapresiasi dan berharap penyaluran bantuan BT-PKLW, terutama di Provinsi NTB ini, dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat membantu para PKL dan PW untuk menjaga usahanya yang terdampak penerapan PPKM. Di sini 100% sudah disalurkan dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sudah dicek Presiden, cepat sekali, dan tepat sasaran,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai informasi, sasaran penerima sampai akhir 2021 adalah sebanyak 1 juta orang PKL dan PW yang disalurkan melalui TNI (500 ribu) dan Polri (500 ribu). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan Pemilik Warung.

Ground Breaking KEK Gresik, Airlangga : Pemanfaatan Nilai Tambah Tembaga bagi Kemakmuran Rakyat

Kriteria untuk PKL dan Pemilik Warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam Daftar Penerima/Calon Penerima BPUM.

Lokasi usahanya juga harus berada di Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 2021.

Serta, memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dalam kegiatan ini adalah Menteri Perindustrian; Kepala BNPB; Pangkogabwilhan II; Gubernur NTB; Kapolda NTB; Sekretaris Kemenko Perekonomian; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian; Anggota DPR; Danrem 162/Wirabhakti; Walikota Mataram; Dandim 1606/Mataram; dan Kapolresta Mataram. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved