Breaking News:

Bahas Kratom, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan Dorong Rakor Multi Sektoral

Daniel Johan mengungkapkan kalau tidak dilakukan maka yang akan diuntungkan adalah Thailand. Negara Thailand menganggap kratom sebagai produk yang leg

Penulis: Imam Maksum | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi IV DPR RI siap memfasilitasi Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral membahas legalitas kratom.

“Jadi komisi IV DPR RI mendorong rapat Rakor lintas sektoral antara Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan Karantina Beacukai dan Gubernur bisa dilakukan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan kepada Tribun Pontianak, Sabtu 2 Oktober 2021.

Daniel Johan mengatakan keberhasilan melakukan ekspor kratom ke Eropa adalah bukti prestasi petani kratom. Sehingga Pemerintah mesti membela para perani kratom.

“Harus membela mereka karena nilai permintaan ekspornya bisa mencapai 50 triliun lebih per tahun,” jelasnya.

Daniel Johan mengungkapkan kalau tidak dilakukan maka yang akan diuntungkan adalah Thailand. Negara Thailand menganggap kratom sebagai produk yang legal.

“Ujung-ujungnya kratom dilarang di negerinya sendiri tapi melakukan impor produk-produk kesehatannya dari luar negeri,” tambahnya.

Daniel Johan berujar mestinya ekspor dapat terus berlanjut dan meningkat. Bahkan seharusnya tugas negara adalah mendorong idustri farmasi berkembang di Indonesia.

DPRD Kapuas Hulu Terus Menyuarakan Legalitas Daun Kratom ke Pemerintah Pusat

“Betapa bodohnya kita. Ekspor harus nya ditingkatkan, bukan malah dijegal. Seharusnya dorong industri farmasinya berkembang di Indonesia,” jelasnya.

Sementara sikap BNN yang memasukkan kratom sebagai jenis narkotika sehingga mau diilegalkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Daniel Johan karena dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak ditemukan kratom dalam jenis narkotika.

“Jadi kita minta pemerintah segera melakukan penelitian yang mendalam dan final dengan melibatkan LIPI dan para ahli dari berbagai kampus,” ujarnya.

Sehingga, imbuh Daniel Johan kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebab kratom termasuk harta Indonesia seperti sarang burung.

“Sehingga memberangus kratom tanpa landasan yang kuat sama saja sedang memberangus harta indonesia sendiri,” tuturnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved