Breaking News:

Aturan Kerja PNS Polri Terbaru 2021 Sesuai Undang-undang Lengkap dengan Gaji dan Tunjangan Polisi

Aturan kerja PNS Polisi terbaru 2021 sesuai Undang-undang yang berlaku lengkap dengan gaji dan tunjangan yang diterima per bulannya.

Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
NET/Google
Ilustrasi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aturan kerja PNS Polisi terbaru 2021 sesuai Undang-undang yang berlaku lengkap dengan gaji dan tunjangan yang diterima per bulannya.

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan dalam proses alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencananya, 56 pegawai KPK tersebut bakal direkrut Kapolri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Polri.

Adapun berdasarkan Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur pula tugas dan kewenangan PNS di lingkungan korps Bhayangkara.

FAKTA 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK - Disingkirkan Lalu Ditawari ke BUMN hingga Jadi ASN Polri

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selan itu, terdapat pula aturan tentang PNS di lingkungan Polri pada Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Kendati telah diatur dalam UU Polri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan perekrutan 56 pegawai KPK oleh Kapolri harus tetap berkoordinasi dengan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

"Ya kan ada permohonan dari Pak Kapolri, ya permohonan itu kemudian dijawab itu melalui surat Mensesneg, ya itu aja, ada permohonan dan kita jawab," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 29 September 2021.

"Dalam surat jawaban itu sudah ditegaskan bahwa silakan Kapolri tapi dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB dengan BKN, itu tertera jelas di dalam surat," ujar Pratikno.

Ia menuturkan, pada Senin 27 September 2021 ada pertemuan antara dirinya bersama Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, dan Listyo untuk membahas wacana tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved