DPRD Kalbar Sahkan APBD Perubahan 2021
Kemudian pembangunan padat karya juga harus menjadi perhatian karena dapat menaikkan perekonomian masyarakat.
Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kalimantan Barat M Kebing L menandatangani peraturan daerah dan menyerahkan Perda kepada PJ Sekretaris Daerah Kalbar, Selasa 28 September 2021.
Penetapan keputusan tersebut dilakukan setelah mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar yang menyetujui raperda tentang perubahan APBD 2021
PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Samuel mengatakan APBD telah ditetapkan menjadi 6,6 Triliun. “6 triluin lebih, dari 7 triliun menjadi 6 triliun,” kata Samuel usai paripurna di DPRD Provinsi Kalbar.
Samuel mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar tetap akan melanjutkan program prioritas.
“Untuk prioritas tentu melanjutkan yang APBD induk, kemudian karena adanya pengurangan pendapatan sehingga dana kegiatan direvisi,” ujarnya.
• Fraksi PDIP Setujui Raperda Terhadap Perubahan APBD Kalbar 2021
Samuel pun menyebut masukan dari DPRD terkait penyerapan anggaran Pemerintah yang masih rendah.
"Menjadi masukan pemerintah untuk segera melakukan akselerasi percepatan merealisasikan kegiatan yang sampai saat ini masih rendah,” katanya.
Lanjut Samuel karena sudah memasuki akhir tahun 2021 hal tersebut mesti menjadi perhatian khusus untuk penyerapan anggaran.
"Maka ajakan bagi pemerintah, jadi perhatian khusus untuk percepat penyerapan anggaran,” tuturnya.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Suryansyah mengatakan APBD mengalami perubahan tahun 2021. Hal ini akibat penjualan aset provinsi yang tidak terencana.
“Akibat syarat untuk dapat dilakukan penjualan aset tak terpenuhi oleh pemerintah provinsi,” ujar Suryansyah.
Imbuh Suryansyah, jadi penjualan aset menjadi batal. Sementara pendapatan asli daerah semuanya tercapai bahkan melebihi target.
“Pendapatan daerah, sah, itu semuanya tercapai dan melebihi,” katanya.
Suryansyah berujar walaupun di masa pandemi pajak daerah terpenuhi dan penjualan aset yang berkurangan.
“Jumlah belanja harus dirasionaliasikan, kami menekankan Pemrov untuk membangun insfrastuktur menjadi hal utama,” katanya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/ketua-dprd-kalimantan-barat-m-kebing-l.jpg)