Bupati Sambas Satono Pimpin Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas, memimpin lansung rapat evaluasi reformasi birokrasi Menpan RB di Kabupaten Sambas. Rapat evaluasi itu dilaksanakan secara virtual, yang dikuti oleh para Kepala Dinas dan lainnya di Kabupaten Sambas.

Disampaikan oleh Bupati Satono, jika dia ingin sistem reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas tidak menghambat pelayanan publik dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif sebagai warga negara.

“Sistem reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas jangan sampai menghambat pelayanan publik. Jika terdapat birokrasi yang menghambat, maka produk hukum yang menjadi dasarnya bisa di revisi bahkan di cabut,” ujarnya, Jumat 3 September 2021.

Satono menjelaskan, Pemkab Sambas sudah melakukan penguatan dan penajaman program informasi birokrasi dengan melakukan review dan penyusunan roadmap reformasi birokasi tahun 2020-2024.

• Bupati Sambas Satono Luncurkan Program Prosesar dan Layanan KB Gratis di Desa Pusaka

“Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah menjabarkan program reformasi birokrasi dalam rencana kerja. Itu sudah masuk dalam rencana strategis dan dibahas di RPJMD,” katanya.

Kemudian kata orang nomor satu di Sambas ini, Pemkab Sambas juga sudah mengoptimalkan agen perubahan yang melibatkan kepala OPD terkait reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas dan telah terasa kontribusinya.

“Mereka dituntut bergerak cepat, tepat, adaptip dan dinamis,” ucapnya.

Satono juga menegaskan jika pada 2020 kemarin, Pemkab Sambas telah masuk dalam skala indeks inovasi daerah sangat inovasi.

Selanjutnya mereka sudah melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang akan dan telah terbit sebagai tindaklanjut dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum.

“Kita dituntut untuk selalu beradaptasi dengan teknologi. Langkah strategis dan konkret kita salah satunya menyusun sistem pemerintahan yang berbasis elektronik,” tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Sambas)