Ketua Komisi II DPRD Sambas Minta Program Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan memberikan catatan penting terkait pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi bidang Perekonomian dan Keuangan, dikatakan Ahmad Hafsak ketika membahas rencana strategis 2002-2026 dan program unggulan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.

“Kami dari legislatif berharap, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memastikan program perlindungan untuk PMI kita yang sekarang masih di Luar Negeri,” ujarnya, Senin 23 Agustus 2021.

• Kegiatan Personel Beberapa Polsek Jajaran Polres Sambas, Patroli hingga Imbauan Karhutla dan Prokes

Dijelaskan oleh Hafsak, mereka juga memberikan pandangannya terkait pintu perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas. Kata dia, sejauh ini mereka sangat mengapresiasi penuh upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam mengamankan pintu perbatasan negeri (PLBN Aruk) yang ada di Kabupaten Sambas.

“Kita bersyukur, kita memiliki pintu perbatasan, bahkan ada dua titik. Tetapi perlu kita ingat bersama, agar ini juga menjadi perhatian kita semua, termasuk kita di daerah, pemda, untuk memperkuat pengawasan. Terlebih jalan-jalan tikus atau jalur ilegal," katanya.

"Kiranya dengan pembahasan RPJMD kali ini, kita bisa menghadirkan dukungan program untuk menyikapi kondisi tersebut,” papar Ketua Komisi II.

Ahmad Hafsak juga mempertegas pentingnya dinas instansi mengupgrade dan mengupdate pola pikir maupun pola pelayanan. Karenanya, dia mengapresiasi aplikasi sistem informasi monitoring tenaga kerja (SIMONIKA) yang sudah diterapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.

“Sudah seharusnya kita mengadopsi dan penerapan teknologi digital,” tegas Ahmad Hafsak.

Hal lain yang mendapat perhatian Anggota Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Sambas ini terkait hubungan perusahaan dengan para tenaga kerjanya. Dia meminta Dinas memberikan perhatian lebih agar hak-hak tenaga kerja dapat terpenuhi oleh pihak perusahaan.

• Daniel Johan dan Bupati Satono Ajak Kampus Siapkan Regenerasi Petani Sambas

“Semoga RPJMD kita kedepannya, mampu menghadirkan program unggulan, rencana strategis yang berpihak ada luasnya lapangan pekerjaan yang mudah diakses oleh masyarakat kita," ungkapnya.

"Dengan adanya iklim usaha yang baik dan menjanjikan di daerah sendiri, semoga itu membuat kepastian dan jaminan untuk masyarakat kita mau berusaha di negeri sendiri,” tegas Hafsak.

Ketua Komisi II DPRD ini juha memberikan pujian dan apresiasi yang tinggi kepada dinas terkait. Kata dia, pemda melalui dinas dan BPN Sambas, telah melakukan upaya besar dengan memastikan hak-hak para transmigrasi terkait kepemilikan lahan.

“Semoga kedepannya, RPJMD kita juga mendukung progam-program untuk penguatan Transmigrasi di Kab Sambas,” tutupnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sambas)