Sukiryanto Minta Harga Tes Swab Diatur Kembali dan Vaksin Tak Jadi Syarat Bepergian

Selain daripada itu, Ketua Komite IV DPD RI ini juga meminta agar menunjukan tanda sudah vaksin tidak menjadi syarat untuk bepergian dan masuk ke seko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Destriadi Yunas Jumasani
Dialog publik terkait evaluasi penanganan Covid-19 di Kota Pontianak bersama perwakilan mahasiswa dengan pembicara Dr H Syarif Rektor IAIN Pontianak, Drs H Sukiryanto Ketua Komite IV DPD RI, dan dr Sidiq Handanu Kepala Dinas Kota Pontianak, di Hotel Ibis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 6 Agustus 2021. Pemerintah diharapkan dapat transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komite IV DPD RI, H Sukiryanto berharap pemerintah dapat mengontrol harga tes swab antigen dan PCR oleh laboratorium yang telah ada.

Menurut pria yang juga Ketua Umum Perkumpulan Merah Putih (PMP) Kalbar ini, baiknya harga tes swab baik antigen ataupun PCR dikontrol agar tidak terlalu tinggi.

Dikatakan Sukir, harga yang dipatok oleh para laboratorium untuk swab sekarang sudah mendapat untung hingga 300-400 persen.

"Saya harap pemerintah dapat mengontrol dan diatur kembali harga-harga tes swab baik antigen dan PCR oleh laboratorium yang ada, harga antigen Rp. 30-35 ribu dan PCR Rp. 225-250 ribu, kalau untung 100 persen wajar, tapi kalau sudah untung 300-400 persen ya bagaimana, kasian masyarakat," katanya, Sabtu 7 Agustus 2021.

Selain daripada itu, Ketua Komite IV DPD RI ini juga meminta agar menunjukan tanda sudah vaksin tidak menjadi syarat untuk bepergian dan masuk ke sekolah.

Stok Vaksin Menipis di Daerah, Sukiryanto: Jangan Salahkan Kepala Daerah

"Harapan kita kepada pemerintah pusat agar jangan vaksin ini jadi syarat untuk masuk sekolah, bepergian hingga untuk administrasi kependudukan, ini akan mempersulit masyarakat," katanya.

Terlebih, kata dia, jumlah masyarakat yang divaksin masih tergolong sangat rendah karena ketersediaan vaksin yang terbatas.

"Kalau vaksin kita sudah 70 persen ya silahkan, ini vaksin kita di Kalbar saja baru 13 persen, Pontianak baru 30 persen, jika distribusi vaksin sudah bagus dari pusat ya silahkan, jika belum saya atas nama lembaga DPD tidak setuju, ini memberatkan sekali," ujar Sukiryanto. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved