Breaking News:

Oknum Guru Cabuli Siswinya hingga Hamil di Kubu Raya, Terungkap Saat Korban Periksa di Puskesmas 

Kemudian korban dan ibunya ke Puskesmas, dari hasil pemeriksaan dokter diketahui korban positif hamil.

Editor: Jamadin
Dok. Polres Kubu Raya
Tersangka Pencabulan saat diamankan Polisi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA -  Seorang Pelajar sebuah sekolah swasta di Kecamatan Sungai Kakap menjadi korban pencabulan oleh oknum guru di sekolah tersebut.

Tersangkanya JS alias JA, yang merupakan oknum gurunya sendiri hingga mengakibatkan korban tersebut hamil.

Terungkapnya peristiwa persetubuhan itu berawal Pada hari Jumat 25 Juni 2021 pukul 19.00 wib, ketika korban mengaku kepada ibunya dirinya telat datang bulan.

Kemudian korban dan ibunya ke Puskesmas, dari hasil pemeriksaan dokter diketahui korban positif hamil.

Alangkah kagetnya Ibu korban, ketika ditanya siapa yang melakukanya korban pun menjawab jika JS alias JA yang notabene guru disekolahnya yang melakukanya.

Cabuli Bocah Perempuan 10 Tahun, Pelaku Asal Mempawah Merupakan Rekan Orangtua Korban

Berdasarkan pengakuan korban itulah kedua orangtuanya melaporkan kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anaknya ke Polres Kubu Raya.

Paursubbag Humas Polres Kubu Raya, Aiptu Dodik Yulianto membenarkan adanya laporan dari kedua orangtua korban ke Polres Kubu Raya terkait tindak pidana pencabulan dan persetubuhan oknum guru Swasta di Kecamatan Sungai Kakap.

“Ya Polres Kubu raya menerima laporan adanya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan oknum guru Swasta di Kecamatan Sungai Kakap, saat ini masih dalam pendalaman dan penyelidikan kepolisian,” terang Dodik.

Jika terbukti maka JS alias JA oknum guru Sekolah swasta tersebut akan dijerat Persangkaan Pasal Persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), ayat (2, ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman Hukuman Minimal 3 tahun–maksimal 15 tahun. 

[Update Berita Polda Kalbar]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved