Kota Pontianak Tunda Penerimaan CPNS, Ini Rincian Formasi CPNS Singkawang KKU & Sanggau

Tidak menerima atau merekrutmen CPNS-PPPK dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki  Pemkot Pontianak.

"Kalau CPNS di Kota Pontianak kita tunda tahun depan, insyaallah tahun depan. Karena tahun ini kita tidak ada tersedia untuk anggarannya," ungkap Wali Kota (Wako) Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis 1 Juli 2021.

Edi Kamtono  memastikan keputusan ini telah melalui kajian.

Ia juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu meskipun ASN tak bertambah.

"Ini juga hasil kajian, konsultasi, termasuk dengan kebutuhan. Sementara, kita masih bisa dilayani dengan tenaga yang ada dan tenaga kontrak," ujarnya.

Awalnya, dirinya menduga anggaran CPNS-PPPK akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

• FORMAT Surat Lamaran CPNS Kemenkumham 2021 & Surat Pernyataan 13 Poin Kemenkumham 2021

Sebaliknya, informasi yang didapatnya bahwa anggaran itu oleh pemerintah pusat dibebankan kepada Pemkot Pontianak.

"Harapan kita dianggarkan oleh pemerintah pusat, tapi karena ini semua dibebankan ke APBD Kota Pontianak, ini yang menjadi berat, terutama yang PPPK-nya,” katanya.

Edi menjelaskan, pemkot masih kekurangan anggaran meskipun telah ada dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan BOS Daerah (Bosda).

“Sementara, kita sudah menganggarkan melalui dana Bosnas dan Bosda. Jadi, masih kurang karena diperlukan dana sekitar Rp 80-an miliar," ungkapnya.

Edi Kamtono menerangkan, Pemkot Pontianak sebenarnya tidak masalah dengan kesiapan penyelenggaraan rekrutmen CPNS-PPPK.

Namun, alasan keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dibuka tahun ini.

Ia menerangkan bahwa tahun sebelumnya anggaran CPNS-PPPK ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Seharusnya kan pemerintah pusat yang menanggung. Kalau pemerintah pusat yang menanggung kita tidak jadi masalah selama ini. Sebelum-sebelumnya, pemerintah pusat yang menanggung," jelasnya.

Edi berharap masyarakat memahami karena tahun ini tidak ada penerimaan CPNS-PPPK di Kota Pontianak.

Ia menyarankan masyarakat bisa mendaftar di daerah lain. (*)