Breaking News:

Gubernur Sutarmidji Sebut Masih Ada Daerah di Kalbar yang Lemah Dalam Penerapan PPKM Mikro

Setelah ditindaklanjuti oleh Gubernur turunannya menjadi surat edaran atau SK untuk Kabupaten kota untuk ditidnaklanjuti.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memantau langsung proses vaksinasi yang berlangsung di GAIA Bumi Raya Mall menyasar pada masyarakat umum usia 18 tahun keatas, Minggu 20 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menjelaskan bahwa ada Daerah di Kalbar yang masih lemah dalam penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Gubernur Sutarmidji menjelaskan bahwa dalam pemberlakukan PPKM, seharusnya masyarakat paham, kebijakan tersebut bukan dikeluarkan oleh Gubernur, Walikota maupun Bupati.

Akan tetapi kebijakan terkait Penerapan PPKM Mikro dikeluarkan oleh Kementrian pusat untuk penanganan covid-19 yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia dengan polanya yang sama.

“Kalau ada Peningkatan yang luar biasa jangan sampai diremehkan. Seperti di daerah kita tangani dan penangannya mengikuti intruksi Kemendagri pedomannya itu ditindaklanjuti oleh gubernur,”ujarnya, Rabu 23 Juni 2021.

Setelah ditindaklanjuti oleh Gubernur turunannya menjadi surat edaran atau SK untuk Kabupaten kota untuk ditidnaklanjuti.

Ditemukan Kasus CT-10, Berikut Penjelasan Gubernur Sutarmidji

Ia mengatakan dimasa Penerapan PPKM Mikro masa perjalanan dinas telah dikurangi.

“Saya bukan marah karena dalam rangka untuk menjaga keselamatan, karena daerah pandemi seperti Jakarta untuk apa kita pergi kesana cari penyakit,”ujarnya.

Selain itu, sejak 18 Juni 2021 lalu sampai dengan 18 Juli 2021 Pemprov Kalbar melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan atau pertemuan di Lingkungan Pemprov Kalbar.

Hal tersebut termuat dalam Surat Edaran nomor 440/ 2097 /UM-B untuk mendukung pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 463/KESRA/2021 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Gubernur Nomor 280/KESRA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease-2019 di Provinsi Kalbar.

Ia juga mengatakan telah meminta kepada Sekda Provinsi Kalbar untuk mengatur jam masuk kerja dan yang menjalani WFH sesuai aturan zona daerah, diatur berapa persen yang masuk dan WFH.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved