Breaking News:

Pemkab Kubu Raya Keluarkan Regulasi Perizinan Berbasis Resiko Implementasi UU Cipta Kerja

Pihaknya sambung Muda, akan membuat regulasi di tingkat lokal untuk penyesuain terhadap perijinan berusaha berbasis resiko tersebut.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membuka kegiatan Konsultasi Publik Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, di Ruang Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, pada Rabu 9 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan membuka kegiatan Konsultasi Publik Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu 9 Juni 2021.

Pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based).

Dimana hal itu merupaka implementasi UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan perijinan berbasis resiko ini berkaitan juga dengan berbagai aspek.

Gabungan Satgas Covid-19 Polres Kubu Raya, Dishub & Satpol PP Beri Imbauan dan Sanksi Administrasi

"Misalnya aspek lingkungan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sebagainya," jelasnya.

Pihaknya sambung Muda, akan membuat regulasi di tingkat lokal untuk penyesuain terhadap perijinan berusaha berbasis resiko tersebut. Tujuannya agar bisa terintegrasi, linear dan auto.

"Maka kecepatan dan ketepatan ini harus berbasis yang akurat dan mutakhir. Adanya data berbasis geospasial akan sangat urgen terhadap berbagai perijinan di Kubu Raya sehingga bisa mengklaster dan menavigasi perijinan dan usaha yang digeluti pelaku usaha," terangnya.

Tim teknis disebutkan Muda, akan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengurus perijinan berusaha berbasis resiko ini. Realisasi dari perijinan berusaha berbasis resiko ini disebutkan Muda akan lebih maksimal pada saat Mal Pelayanan Publik (MPP) terbangun dan mulai beroperasi.

"Sebab di MPP ini akan berkumpul seluruh stakeholder terkait untuk pelayanan perijinan," tuturnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kubu Raya)

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved