Program Pro Rakyat Prioritas dalam APBD, Wako Pontianak Sebut Ada Kemerosotan Pendapatan Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agare lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar mengutamakan program-program pro rakyat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Tujuannya agar ekonomi bisa terus bergerak, serta target pertumbuhan ekonomi, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka bisa berkurang," ungkap Edi Rusdi Kamtono usai memberikan arahan kepada para kepala OPD, di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 18 Mei 2021.

Baca juga: Berikut Kuota Formasi Penerimaan CPNS dan P3K di Kota Pontianak

Meski masih dalam kondisi pandemi covid-19, namun Edi Rusdi Kamtono berharap agar pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak terus membaik. 

"Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa OPD yang kinerjanya sudah bagus. Artinya target yang ditentukan sudah tercapai, bahkan melebihi. Tapi beberapa OPD masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelaksanaan APBD," jelasnya.

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak) 

Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran di Pemerintahan kota Pontianak agar mempercepat proses pelaksanaan program-program yang telah direncanakan karena sudah memasuki bulan keenam tahun anggaran 2021 ini. 

"Dengan semakin cepatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang kian baik. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan cepat," jelasnya.

Dalam persoalan anggaran, pihaknya mengalami tekanan sejak 2020. Tekanan tersebut berupa penurunan pendapatan daerah. 

Baca juga: ASN Pemkot Pontianak Komitmen Berikan Pelayanan Maksimal, Edi Kamtono : Sekarang Kita Tancap Gas

Sebagaimana, hal tersebut disebabkan karena pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, juga karena pendapatan daerah yang merosot. 

"Kemerosotan pendapatan daerah bersumber dari sektor pajak, misalnya pajak restoran berkurang hampir 50 persen, pajak hotel berkurang 45 persen dan pajak hiburan yang turun hingga 70 persen. Pada 2021 masih belum kembali ke kondisi normal sehingga ini juga mempengaruhi belanja kita," pungkasnya. (*)