Breaking News:

Sekda Pastikan Para ASN di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu Sudah Masuk Kerja

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, H Mohd Zaini memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kapuas Hulu sudah masuk kerja seperti

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu Mohd Zaini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, H Mohd Zaini memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kapuas Hulu sudah masuk kerja seperti biasanya, sesuai dengan surat edaran larangan mudik lebaran dari Bupati Kapuas Hulu.

"Dari hari ini Senin 17 Mei 2021, semua ASN sudah kembali bekerja seperti biasanya, setelah diliburkan sejak tanggal 12 Mei 2021 kemarin. Dipastikan tidak ada lagi tambahan masa libur bagi ASN," ujarnya kepada Tribun, Senin 17 Mei 2021.

Zaini juga menjelaskan bahwa, terkait sanksi bagi ASN atau PNS yang melanggar surat edaran Bupati dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Pemkab Kapuas Hulu Ingatkan Desa Jadikan Bumdes Wahana untuk Dongkrak Ekonomi Masyarakat

"Kita harapkan semuanya bisa tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," ucapnya.

Dijelaskannya bahwa, surat edaran tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah atau mudik dalam masa pandemi virus Corona bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Juga menindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No.S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442 H/2021," ujarnya.

Sedangkan tujuan dari surat edaran tersebut adalah, untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari wilayah ke wilayah
lainnya di Indonesia.

"ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar atau kegiatan mudik lainnya terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 202. Diharapkan, ASN tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan," ucapnya.

Baca juga: Pimpin Apel Pagi Pasca Idul Fitri 1442 H & Kenaikan Isa Al Masih, Ini Harapan Kapolres Kapuas Hulu

Dijelaskannya, pemberian ijin cuti ini dikecualikan bagi ASN yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit. 

"Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin," ujarnya.

"Dimana pemberian cuti dilakukan secara akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Nomor 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK," ujarnya. 

Kemudian ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.

"Apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan masing-masing," ungkapnya. (*)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved