Airlangga Beberkan Langkah Pemerintah Tangani COVID 19 Jelang dan Setelah Lebaran

Sesuai Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Satgas Covid-19, dikoordinasikan oleh Panglima Kodam (Pangdam) di wilayah: (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) Jawa Timur; (5) Sumatera Utara;

(6) Nusa Tenggara Barat; (7) Kepulauan Riau; (8) Kalimantan Barat; dan (9) Kalimantan Utara.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Setelah masuk ke masa pelarangan mudik, terjadi penurunan jumlah penumpang di semua moda transportasi rata-rata hingga lebih dari -61%. Jumlah kendaraan harian yang keluar dari Jakarta juga turun hingga -33,1%.

Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas POLRI, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, pemeriksaan kendaraan yang dilakukan sbb: jumlah yang diperiksa 113.694 kendaraan; jumlah yang diputar balik 41.097 kendaraan; pelanggaran travel gelap 346 kendaraan.

“Tetapi, mobilitas antar wilayah dalam aglomerasi tidak memerlukan surat bebas Covid dan surat izin perjalanan (SIKM). Sementara, kebijakan untuk tempat wisata yaitu untuk yang berada di Zona Merah dan Oranye, dilarang untuk buka/operasi. Sedangkan di zona lain, diizinkan untuk buka/operasi dengan kapasitas maksimal 50% dan penerapan Prokes 3M secara ketat” ujar Menko Airlangga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, secara umum kebijakan pelarangan/ peniadaaan mudik mendapat penerimaan cukup baik dari masyarakat, dan ia pun mengapresiasi Polri/ TNI/ Pemda yang sudah melakukan usaha penyekatan yang baik.

Ditunjukkan pada masa pra larangan mudik (22 April-5 Mei) terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar dari daerah asalnya (sekitar 20%-30%), karena pemerintah memberi syarat lebih ketat untuk hasil tes hanya berlaku 1 hari. Hal ini menyebabkan para pemudik memajukan mudiknya sebelum 6 mei, sehingga setelah tanggal itu terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan masa pra-larangan mudik, dengan rincian jumlah rata-rata penumpang harian sbb: angkutan jalan (-83,4%), angkutan laut (-33,9%), angkutan udara (-93,5%), penyeberangan (65%), dan kereta api (-56%).

“Kami juga membahas rencana kepulangan dari daerah mudik, (diperkirakan) sebanyak 22% atau sekitar 3,6 juta pemudik akan balik pada H+2, jadi yang akan kami usulkan, harus ada yang menunda kepulangan supaya tidak semuanya bertemu di waktu dan lokasi yang sama,” ujar Menhub.

Selain itu, juga dilakukan tracing pada beberapa lokasi yang memiliki konsentrasi pemudik besar. “Khusus untuk mereka yang melakukan perjalanan darat (kami sarankan) harus diberi vaksin gratis. Sedangkan, untuk udara proses tracing-nya lebih pendek, jadi baru besok akan dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Mengenai kepulangan PMI, baik di Kep. Riau maupun Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Kemenhhub akan menyediakan kapal dan bis utk mengantar mereka sampai ke tujuan akhir. Pangdam akan mengambil alih di Kepri dan Kalbar. “Untuk penggunaan pesawat udara tidak ada lagi penerbangan carter di masa peniadaan mudik ini,” tegasnya.

Penjagaan dari Sisi Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerangkan bahwa menjelang Idul Fitri, Kemenkes sudah menyiapkan berbagai kemungkinan dengan meningkatkan kapasitas TT dari RS, juga menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan yang cukup. Kemenkes juga akan mendistribusikan obat-obatan ke daerah yang masih kurang stoknya, sehingga setelah Idul Fitri akan mencukupi kebutuhan sekiranya jumlah kasus aktif meningkat.

Rinciannya, kapasitas TT RS Nasional untuk TT Rawat Insentif (22.042), TT Umum (367.129), jadi total 389.171. TT khusus Covid-19 yaitu TT Rawat Insentif (7.539), TT Isolasi (65.255), sehingga totalnya 72.794.