Breaking News:

Sekda Sambas : Kita Akan Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang ikut hadir di kegiatan itu, Fery Madagaskar mengakui capaian opini WTP masih menyisakan pekerjaan rumah untuk

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar dan Sekda serta Kepala Badan Keuangan Daerah, saat berfoto bersama setelah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, di Pontianak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat.

Pada kesempatan itu, Kabupaten Sambas kembali capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini kembali mempertegas bahwa Sambas sudah 4 kali meraih predikat WTP, dan tiga diantaranya berturut-turut untuk LHP LKPD tahun 2018, 2019 dan 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas yang ikut hadir di kegiatan itu, Fery Madagaskar mengakui capaian opini WTP masih menyisakan pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah.

Baca juga: Sambas Kembali Raih Predikat WTP, Tiga Tahun Berturut-turut

Dijelaskan dia, terdapat beberapa rekomendasi dari BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang harus ditindak lanjut.

"InsyaAllah pemerintah daerah komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI," katanya, Jumat 7 Mei 2021.

Dia pun mengakui jika Bupati sudah memberikan arahan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Sesuai arahan Bupati dan dukungan dari DPRD, bersama-sama segera akan ditindaklanjuti beberapa catatan penting dari LHP tersebut," tutur Sekda.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas Rachmat Robby mengatakan pada penyerahan LHP LKPD 2020, BPK RI menyampaikan 2 buah buku laporan.

Terdiri laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Alhamdulillah LKPD tahun 2020 Pemda Kabupaten Sambas kembali mendapat predikat opini WTP, ini sebagai bentuk keseriusan pemda Kabupaten sambas menyajikan laporan keuangan yang berkualitas," katanya.

Kedepan mereka juga akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap rekomendasi yang di berikan.

"Dan masih banyak yang bisa dilakukan bersama sebagai upaya penyempurnaan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban keuangan daerah," jelas Kepala Bakeuda.

Untuk memperbaiki rekomendasi yang diberikan oleh BPK, pemda diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved