Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Menyerahkan Santunan Kematian untuk Dua Peserta BPU Nelayan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ketapang Apik Husni Maarif mengatakan santunan diberikan karena keduanya memang telah terdaftar sebagai pese

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ketapang Apik Husni Maarif Saat Menyerahkan Langsung Santunan Jaminan Kematian ke dua Peserta BPU Nelayan di Ketapang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - BPJS Ketenagakerjaan cabang Ketapang menyerahkan santunan jaminan kematian terhadap dua peserta Bukan Penerima Upah (BPU) Nelayan di dua Desa di Kabupaten Ketapang, Rabu 28 April 2021.

Total santunan yang diberikan yakni sebesar Rp 84 juta yang masing-masing mendapatkan Rp 42 juta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ketapang Apik Husni Maarif mengatakan santunan diberikan karena keduanya memang telah terdaftar sebagai peserta di BPJS dari sektor BPU atau informal.

"Mereka telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan mereka mengalami resiko sosial yaitu meninggal dunia. Sebagai bentuk wujud dari Manfaat BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak mendapat santunan," kata Apik saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis 29 April 2021.

Baca juga: Kasus COVID 19 Meningkat, CMI Berikan Bantuan Pencegahan untuk Kecamatan Air Upas 

Karena jumlah kepesertaan dari sektor informal ini masih minim, untuk itu Apik mengajak seluruh pekerja yang bukan penerima upah di Kabupaten Ketapang agar mendaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

"Perbulan biaya terendahnya hanya Rp 16.800 namun manfaatnya sangat besar. Bahkan saat ini ada biaya manfaat untuk beasiswa anak jika sudah kepesertaan selama tiga tahun untuk kematian sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak ,namun kalau peserta meninggal dunia karena Kecelakaan kerja langsung dapat Beasiswa tanpa adanya masa tunggu" jelas Apik.

Lebih lanjut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenegakerjaan dan untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja, sesuai instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2021, Apik berharap adanya peran stakeholder termasuk pemerintah daerah maupun lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Ketapang untuk ikut membantu pelaksanaan instruksi tersebut.

"Menurut data statistik Ketapang tahun 2020 jumlah total angkatan kerja di Ketapang berjumlah 216.390. Namun yang baru terdaftar sebagai peserta dari sektor formal 71.650 dan informal 7.001 pekerja," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved