Fadli Zon Angkat Suara Soal Penangkapan Munarman oleh Densus 88, Sebut Kurang Kerjaan

Menurut Fadli Zon, dirinya mengenal baik sosok Munarman dan tidak percaya dengan tuduhan teroris yang dialamarkan ke Munarman.

Editor: Nasaruddin
KOMPAS.com/Muhamad Isa Bustomi
Mantan petinggi ormas FPI, Munarman saat tiba di Polda Metro Jaya usai ditangkap Densus 88 Antiteror di Perumahan Modern Hill, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa 27 April 2021 sore. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anggota DPR RI, Fadli Zon angkat suara soal penangkapan Munarman, mantan sekretaris FPI oleh tim Densus 88 pada Selasa 27 April 2021.

Menurut Fadli Zon, dirinya mengenal baik sosok Munarman dan tidak percaya dengan tuduhan teroris yang dialamarkan ke Munarman.

Fadli Zon menyebut penangkapan Munarman terlalu mengada-ada dan kurang kerjaan.

"Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan," kata Fadli Zon dikutip dari akun Twitter pribadinya, @fadlizon.

Baca juga: Siapa Munarman? Berikut Profil dan Sepak Terjang Mantan Petinggi FPI yang Ditangkap Densus 88

Sementara itu, Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis) menyatakan, penangkapan terhadap Munarman dengan cara menyeret paksa dari kediamannya dan menutup matanya saat tiba di Polda Metro Jaya telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Munarman ditangkap oleh tim Densus 88 Antiteror Polri, terkait kegiatan baiat terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS/ISIS yang dilakukan di Jakarta, Makassar, dan Medan.

"Secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan HAM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar salah satu anggota Tim Advokasi Taktis, Aziz Yanuar, Rabu 28 April 2021.

Baca juga: Densus 88 Amankan Mantan Sekum FPI Munarman, Tangan Diborgol dan Mata Ditutup Kain Hitam

Ia pun menyatakan, tim advokasi saat ini tengah menyiapkan bantuan hukum untuk mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Menurut Aziz, penyidik polisi semestinya melakukan pemanggilan terhadap Munarman terlebih dahulu untuk meminta keterangan sebelum melakukan penangkapan.

"Klien kami adalah advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, sehingga apabila dipanggil secara patut klien kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut," tuturnya.

"Tapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klien kami, tidak pernah ada sepucuk suratpun diterima sebagai panggilan," kata Aziz.

Aziz menyatakan, berdasarkan Pasal 54, 55, dan 56 Ayat (1) KUHAP, Munarman wajib mendapatkan bantuan hukum.

Apalagi, ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Munarman di atas lima tahun.

"Klien kami wajib mendapatkan bantuan hukum. Akan tetapi sampai saat ini kami sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved