Airlangga: Penanganan Covid-19 Sudah Benar dan Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 5,3 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan berbagai upaya penanganan ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah sampai saat ini telah sesuai jalur.

Airlangga mengatakan hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang semula kontraksi 5,32 persen pada kuartal II-2020 menjadi minus 2,07 persen dan diproyeksikan akan tumbuh sekitar 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen pada 2021.

Hal ini dikatakannya saat acara Visitasi Kerangka Manajemen Publik Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIX Tahun 2021 di Jakarta, Senin 19 April 2021.

“Pertumbuhan tersebut didorong dengan adanya program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko.

Baca juga: Didepan Pejabat Sejumlah Negara Airlangga: Indonesia Aktif Dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Airlangga mengatakan pertumbuhan yang membaik dilatarbelakangi oleh Program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan percepatan vaksinasi serta penerapan UU Cipta Kerja.

Ia menjelaskan perbaikan juga terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus menunjukkan sinyal positif dan perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan sektor yang mulai pulih dan berkontribusi besar terhadap PDB meliputi industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan sedangkan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif adalah infokom, kesehatan, pertanian, dan pendidikan.

“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” kata Menko Airlangga.

Baca juga: SOSOK Airlangga Hartarto, Cucu Pejuang Kemerdekaan Asal Sukabumi R H Didi Sukardi

Menko Airlangga menambahkan saat ini pemerintah sedang mendorong akselerasi digitalisasi transaksi daerah melalui satuan tugas yang beranggotakan delapan kementerian dan lembaga.

Tujuannya adalah mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan di tingkat daerah.

“Data-data yang disampaikan tadi dapat menjadi acuan kita dalam memetakan permasalahan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung program pemulihan ekonomi,” kata Menko Airlangga.

Ia pun menegaskan seluruh upaya pemerintah termasuk dalam mengimplementasikan Program ETPD harus ada kolaborasi dari berbagai pihak lintas instansi agar efektivitasnya dirasakan oleh masyarakat.

“Ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini,” tegas Menko Airlangga. (*)