Breaking News:

Menko Polhukam dan Mendagri Hadir di Sambas Guna Launching Gerbangdutas Aruk

Kata Menkopolhukam, pembangunan Gerbangdutas ini sudah sesuai dengan isi alenia Ke-empat undang-undang dasar 1945. Dan sesuai dengan semangat Presiden

TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Prof Mahfud MD saat mendatangi prasasti pembangunan oleh BNPP di PLBN Aruk tahun anggaran 2020, Jumat 9 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Rombongan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tiba di perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di PLBN Aruk, Jumat 9 April 2021.

Kedatangan rombongan Menteri itu adalah dalam rangka peresmian Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2021, di PLBN Aruk.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia Prof Mahfud MD mengatakan dia dan rombongan bersyukur bisa berkumpul di PLBN Aruk guna launching pencanangan pembangunan Gerbangdutas.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai media untuk menyatukan kesepakatan kita membangun perbatasan negara," ujarnya.

Kata Menkopolhukam, pembangunan Gerbangdutas ini sudah sesuai dengan isi alenia Ke-empat undang-undang dasar 1945. Dan sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo yang hendak membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

"Dengan ini, maka kita yakini sebagai upaya menjaga keutuhan NKRIdengan aspek keutuhan teritori atau batas-batas dan aspek yang kedua adalah keutuhan ideologi," ungkapnya.

Baca juga: Sambut Kedatangan Rombongan Menkopolhukam, Bupati Sambas Bacakan Pantun

"Dalam pengelolaan wilayah perbatasan Presiden juga meminta agar kita menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan upaya pembangunan perbatasan," sambungnya.

Maka dengan hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan UU 23 tahun 2008 tentang wilayah perbatasan. Maka itu adalah sebagai wujud dan upaya untuk mewujudkan dan menjaga perbatasan agar selalu utuh.

"Saya mengajak BNPP baik dari pusat sampai daerah harus merasa memiliki dan menjadikan ini tugas mulia sebagai penyelenggara tugas negara di perbatasan," jelasnya.

"Membangun Indonesia dari perbatasan merupakan komitmen kita dalam upaya pembangunan nasional di perbatasan. Dan ini menjadi pedoman wajib dalam mengimplementasikan pembangunan wilayah perbatasan secara terukur dan terpadu dalam koordinasi BNPP yang di pimpin oleh Kemendagri," tegas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Itu.

Disisi lain kata dia, pembangunan daerah perbatasan adalah bagian dari rencana strategis Pemerintah Pusat tahun 2020-2024. Karena dalam mengelola wilayah batas negara kata Mahfud pembangunan perbatasan merupakan sebuah upaya untuk penegasan wilayah batas negara.

"Selain itu juga merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara," ungkapnya.

"Sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan pembangunan di daerah perbatasan. Dan untuk Sambas diharapakan bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," katanya.

Oleh karenanya, perlu sinergitas antar seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari Kabupaten hingga Desa. Agar bisa mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran seperti yang di cita-citakan oleh Presiden. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved