Breaking News:

Tanggapi Soal 5 Perangkat Desa Kuala Dua yang Diberhentikan Sepihak, Jakariansyah Minta Tak Terulang

Jakariansyah pun menyayangkan adanya kejadian tersebut dan meminta kepada seluruh kepala desa untuk tidak melanggar Pemendagri nomor 67 Tahun 2017 ten

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Prokopim Kubu Raya
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jakariansyah. -- 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah menanggapi adanya Lima perangkat Desa Kuala Dua diduga diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa Kuala Dua Kubu Raya.

Diketahui, lima perangkat desa tersebut diantaranya yakni Sekretaris Desa, dan empat Kepala Dusun setempat, yang diberhentikan sepihak sesuai SK Kepala Desa, dengan pengangkatan baru namun tidak sesuai prosedur dan tanpa alasan yang tepat.

Jakariansyah pun menyayangkan adanya kejadian tersebut dan meminta kepada seluruh kepala desa untuk tidak melanggar Pemendagri nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat desa.

"Mengenai masalah gugatan (Lima perangkat Desa Kuala Dua diduga diberhentikan secara sepihak) yang memang juga telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Pontianak ini suatu pelajaran bagi kita," ungkap Jakariansyah kepada Tribun, pada Senin 5 April 2021.

Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan Soal 5 Perangkat Desa Kuala Dua yang Diduga Diberhentikan Sepihak oleh Kades

"Berkaitan dengan hal ini, seharusnya Kepala Desa harus benar-benar mengikuti perundang-undangan yang berlaku, misalnya sebelum melakukan pemberhentian, maka kita harus melihat dulu persoalannya, jangan main berhentikan saja. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang," sambungnya.

Kendati adanya persoalan ini, dikatakan Jakariansyah pihaknya telah membuat strategi, guna menghindari penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Desa.

Strategi yang baru dijalankan awal tahun 2021 ini, terang Jakariansyah bahwa seleksi perangkat desa saat ini harus dilaksanakan secara terbuka, dan harus mendapatkan rekomendasi dari camat setempat.

"Makanya kita sudah melakukan antisipasi agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Saat ini setiap pelaksanaaan seleksi perangkat desa harus terbuka, dan harus mendapatkan rekomendasi dari camat," jelasnya.

"Dalam seleksi itu juga setiap calon harus melakukan pendaftaran, dimana nantinya juga terdapat pansus (panitia khusus) untuk melakukan penyeleksian terhadap calon perangkat desa," lanjutnya.

Secara tegas, ia pun mengimbau kepada setiap desa khususnya di Kubu Raya untuk dapat mengikuti mekanisme yang telah dibuat. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved