Breaking News:

Renstra Perangkat Daerah Merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 Tahun

Dikatakannya juga dokumen Renstra perangkat daerah nantinya akan ditetapkan melalui peraturan Bupati Mempawah.

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Swissbelinn Singkawang, Selasa 30 Maret 2021 malam.

Peserta Bimtek tersebut dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (OPD).

Diketahui juga Bimtek tersebut dilaksankan selama dua hari sampai Kamis 1 April 2021.

Ketua Penyelenggara Bimtek Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2021, sekaligus Kabid Pengendalian Fispra dan Litbang Bappeda, Ami Febrianto menyebutkan rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun ke depan, yang berisi penjabaran dari visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

Dikatakannya juga dokumen Renstra perangkat daerah nantinya akan ditetapkan melalui peraturan Bupati Mempawah.

Baca juga: Bupati Erlina Optimis Mempawah Raih Predikat WTP

"Untuk itu dalam penyusunan dokumen renstra perangkat daerah diharapkan benar-benar merupakan perwujudan OPD untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja daerah, yang nantinya menjadi target capaian indikator kinerja utama yang menjadi tolak ukur Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah," jelasnya, Rabu 31 Maret 2021.

Lanjut dirinya juga menyatakan tujuan bimtek penyusunan Renstra adalah mensinergikan indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Menyepakati indikator-indikator yang nantinya akan diimplementasikan menjadi perjanjian kinerja berjenjang perangkat daerah.

"Serta menajamkan indikator-indikator yang menjadi dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Sakip, serta laporan penyelenggaran pemerintah daerah," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved