Politikus PDI-P Nilai Impor Beras Kebijakan Tidak Pro Petani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sambas Ferdinan Syolihin, menilai rencana impor beras yang diwacanakan oleh Kementerian Perdagangan RI adalah kebijakan yang tidak pro dengan petani.

Kata Ferdinan, seharusnya pemerintah pusat lebih mengutamakan untuk menyerap hasil pertanian lokal, dari pada membeli produk luar negeri.

"Saya menolak dengan tegas rencana impor beras satu juta ton, meskipun kita posisinya ada di Kabupaten. Tapi kami pastikan hal ini akan kami sampaikan melalui legislator kita di Senayan bahkan kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya, Minggu 28 Maret 2021.

Kata Ferdinan, pemerintah melalui Bulog memang harus aktif menyerap hasil panen raya petani. Dan terus berupaya menaikkan harga beli gabah petani.

"Kita tidak perlu mengimpor dari negara luar, hasil pertanian kita melimpah, sampai-sampai para petani kesulitan menjual beras mereka," ungkapnya.

Baca juga: 20 Warga Binaan Rutan Sambas Terima Sertifikat Pelatihan Hidroponik dari BLK Sambas

"Daripada mengimpor bukankah akan lebih baik membeli gabah petani dengan harga yang lebih dari biasanya," tegasnya.

Saat ini beber dia, banyak program pemerintah di bidang pertanian yang diharapkan dapat menggenjot hasil panen padi kata Ferdinan.

Namun seakan tidak berguna Dany terabaikan akibat ulah segelintir oknum dengan rencana impor beras tersebut.

"Semangatnya kontraproduktif, disaat petani diberi berbagai program pertanian mulai dari benih, pupuk, alat dan mesin pertanian agar hasil padi mereka melimpah. Tapi Kementerian Perdagangan RI berniat untuk mengimpor beras dari negara lain," ungkapnya kesal.

"Seharusnya dengan keselarasan program yang didorong oleh Presiden RI, kita semestinya pada posisi yang siap untuk menjadi lumbung pangan internasional. Dan kita yang harusnya mengekspor beras lokal kita keluar negeri," tutupnya. (*)