Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan Berikan Buku Statistik JKN pada Gubernur Sutarmidji

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung (Bakalbalam) BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan menyerahkan Buku Statistik JKN tahun 2014-2018 kepada Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis 25 Maret 2021.

Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sutarmidji didampingi Kadiskes Kalbar, Harisson dan Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan ditemani Kepala BPJS Kesehatan Pontianak Adiwan Qodar.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengapresiasi adanya Buku Statistik JKN tersebut. Dimana dengan data tersebut diakuinya bantuan yang ada bisa tepat sasaran.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Beri Swab PCR Gratis di Bandara Bagi Santri Asal Kalbar yang Ingin Pulang

“Jadi buku statistik JKN tersebut sudah bagus kalau dapat datanya by name by address,” ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini masih banyak data DTKS yang masih amburadul sehingga penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Maka dari itu data harus di update sesuai by name by address.

“Jadi dengan adanya data tadi sudah bagus sehingga mereka yang terdata di DTKS masuk dalam JKN. Jangan sampai dia sakit tidak ada BPJS,” ujarnya.

Usai berdiskusi, Deputi Direksi Wilayah Bakalbalam BPJS Kesehatan, dr Donni Hendrawan mengatakan bahwa buku Statistik JKN tersebut sudah diterima Gubernur Kalbar.

“Pak Gubernur Sutarmidji sangat senang dan berharap di dalam buku tersebut bisa lebih ditingkatkan secara detail penampilan datanya supaya bisa dimanfaatkan agar semua bantuan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Buku Statistik JKN tersebut berisikan data- data mulai dari pemanfaatan layanan dari 2014-2018 dan terkait dengan implementasi program JKN.

Dengan adanya buku tersebut diharapkan data-data yang ada didalamnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kalbar sebagai penunjang pengambilan keputusan yang berbasis data dan tepat guna.

“Selain buku kami juga sudah menyiapkan semacam aplikasi JKN yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan, kalau di Pemprov dalam hal ini Diskes bisa mengakses data tersebut yang berbentuk real time atau bergerak terus,” jelasnya.

Jadi data se-Indonesia sudah ada di dalam buku statistik JKN, tapi khusus di Kalbar bisa juga mengakses aplikasi JKN jika memang mau melihat secara rinci.

“Kalau tadi se-Indonesia, tapi Kalbar ada disitu juga,” ucapnya.

Diakuinya sejauh ini untuk di Kalbar yang agak krusial terkait validasi data peserta PBI JKN karena ada yang selama ini penerima bantuan yang didanai pusat.

Pemerintah pusat selalu mengupdate datanya, sehingga apabila ada data yang tidak masuk data DTKS akan dikeluarkan untuk divalidasi.