SOAL US PKn SMK 2021 dan Kunci Jawaban Soal Latihan USBN PKn Soal Pilihan Ganda & Essay

Cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan banyak mempelajari contoh Soal Latihan USBN PPKN (PKN) SMA SMK Tahun lalu 2021

Penulis: Madrosid | Editor: Madrosid
Tribunpontianak.co.id/ISTIMEWA
Soal Latihan USBN PKN 2021 

23. Bagi negara Indonesia, kerjasama antar negara di dunia sangat bermanfaat untuk …..
a. mampu menandingi negara adikuasa dalam kemampuan militer.
b. berusaha mengatasi ketertinggalan dengan bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
c. mendekati negara maju dan kuat untuk memperoleh perlindungan keamanan.
d. menghindari ancaman dari negara maju.
e. menyaingi kekuatan besar yang sudah ada dan berpengaruh.

24. Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional dan negara peserta perjanjian diberi kesempatan mengadakan pengamatan untuk terikat atau tidak, merupakan salah satu tahapan perjanjian internasional yaitu .....
a. perundingan
b. penandatanganan
c. pengesahan
d. ratifikasi
e. pertimbangan

25. Perhatikan pilihan di bawah ini:
1. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties)
2. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract)
3. Perjanjian politik
4. Perjanjian ekonomi
5. Perjanjian bilateral
6. Perjanjian multilateral
Berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya yaitu .....
a. 1, 2
b. 2, 3
c. 3, 4
d. 4, 5
e. 5, 6

26. Berikut ini adalah tiga sumber hukum primer hukum internasional yaitu …..
a. Perjanjian internasional, prinsip hukum umum, dan kebiasaan internasional.
b. Keputusan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum.
c. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan yurisprudensi internasional.
d. Putusan Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum umum.
e. Kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan Putusan Mahkamah Internasional.

27. Sadam Husein, presiden Iraq dianggap melakukan pelanggaran HAM berat dengan usaha membunuh massal suku Kurdi di Iraq Selatan. Pelanggaran HAM ini dikenal dengan …..
a. Kejahatan kemanusiaan.
b. Genosida.
c. Diskriminasi.
d. Apartheid.
e. Rasisme.

28. Sistem pemerintahan dimana menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen tetapi kepada presiden disebut .....
a. Parlementer.
b. Presidensiil.
c. Republik.
d. Monarchi.
e. Demokrasi.

29. Bentuk pemerintahan Negara Jerman adalah Republik parlementer. Hal ini berarti .....
a. Kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden sedangkan kepala negara adalah perdana menteri.
b. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh presiden.
c. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh perdana menteri.
d. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri sedangkan presiden sebagai kepala negara.
e. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

30. Di dalam negara bersistem parlementer seperti Jepang, kedudukan kaisar atau raja adalah sebagai …..
a. Kepala negara.
b. Kepala pemerintahan.
c. Perdana menteri.
d. Presiden.
e. Menteri.

31. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu adalah ….
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Komisi Yudisial
d. DPR
e. MPR

32. Berikut ini merupakan contoh hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia di bidang politik yaitu …..
a. memilih dalam pemilu apabila memenuhi persyaratan.
b. melanjutkan keturunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
c. melanjutkan pendidikan yang diinginkannya.
d. melakukan usaha jual beli.
e. mengembangkan budaya nasional.

33. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan landasan ….. dalam penegakan HAM di Indonesia.
a. idiil
b. konstitusional
c. operasional
d. yuridis
e. adat

34. Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 kecuali ….
a. mengubah UUD.
b. menetapkan UUD.
c. melantik presiden dan wakil presiden.
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya menurut UUD.
e. memilih presiden dan wakil presiden.
35. Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagai mana diatur dalam UUD 1945, hal ini karena ….
a. memiliki kedudukan sejajar.
b. anggota DPR merupakan utusan partai politik.
c. DPR mengawasi pemerintah.
d. DPR memberi pertimbangan dalam pengangkatan menteri.
e. bertanggung jawab kepada rakyat.

36. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensiil yang pernah berlaku di Indonesia pada masa orde baru yaitu …..
a. badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
b. masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu lima tahun.
c. penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
d. kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
e. legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

37. Peranan pers mengalami perubahan dari pers masa kolonial ke arah perjuangan kemerdekaan bangsa. Peranan pers nasional setelah 17 Agustus 1945 memfokuskan untuk menjadi …..
a. corong penguasa RI yang mendukung perjuangan melawan strategi pecah belah Belanda.
b. satu-satunya sumber informasi masyarakat untuk mengetahui perkembangan keadaan.
c. mitra kerja Belanda untuk mengetahui tawanan-tawanan Belanda yang masih tinggal di RI.
d. mitra kerja Jepang untuk mengetahui serdadu yang masih tertinggal.
e. satu-satunya sumber berita untuk mengetahui kemerdekaan RI.

38. Sesuatu disebut bernilai atau bermakna apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut kecuali …..
a. disukai kelompoknya.
b. unik dan langka.
c. bernilai religius.
d. memiliki keindahan.
e. berguna bagi manusia lain.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved